Kades Penting Memahami Hukum

66
0
SOSIALISASI. Para kepala desa, perangkat desa, BPD, LPM dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sindangkasih mengikuti Peningkatan Kapasitas Kesadaran Hukum dan Regulasi Selasa (17/9). IMAN S RAHMAN/RADAR TASIKMALAYA
Loading...

CIAMIS – Para kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawarahan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sindangkasih mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Kesadaran Hukum dan Regulasi, Selasa (17/9).

Kegiatan itu dilaksanakan di GOR Yudistira Desa Budiharja Kecamatan Sindangkasih. Acara tersebut melibatkan PWI, Inspektorat, Kejaksaan dan Polres Ciamis.

Camat Sindangkasih Totong Herdiawan menjelaskan peningkatan kesadaran hukum dan regulasi bagi aparatur pemerintah desa ini sangat penting. Diharapkannya dengan kegiatan tersebut, kades ataupun aparatur pemerintah desa bisa memahami tugas fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan.

“Perlu diketahui bahwa saat ini desa-desa begitu ’dimanjakan’ dengan anggaran besar mencapai miliaran setiap tahunya untuk pembangunan desa. Tetapi di sisi lain, pemerintah desa juga was-was dan ketakutan, semakin besar anggaran, semakin berat pula tanggungjawab penggunaanya yang diemban. Makanya, desa harus melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan aturan, harus mematuhi rambu-rambu, jika sesuai aturan tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Artinya kita harus pahami masalah hukum dan serta harus tegakan aturan dan itu tidak perlu takut,” kata Camat usai acara pembukaan sosialisasi.

Ketua Panitia Sosialisasi Agus Nugraha menjelaskan acara sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kesadaran Hukum dan Regulasi diikuti 90 orang dari 10 desa se-Kecamatan Sindangkasih. Mereka itu berasal dari unsur pemerintah desa, BPD, LPM dan tokoh masyarakat.

Loading...

Pihaknya berharap dengan kegiatan ini bisa memberi wawasan dan pengetahuan unsur pemerintah desa agar lebih teratur lagi dalam pengelolaan keuangan desa. “Jangan sampai kades atau perangkat desa tersandung hukum karena tidak taat aturan dan tidak merujuk ke regulasi. Jadi desa harus taat aturan dan jangan tersandung hukum,” kata dia berharap.

Kanit Tipikor Polres Ciamis Iptu Misman Asep Zenal mengatakan pada intinya dalam pengelolaan keuangan desa harus merujuk pada asas pengelolaan keuangan yaitu transparansi, akuntabel dan partisipatif.

“Pada intinya mengutamakan keterlibatan masyarakat serta efektif dan efisien dan taat aturan dan sesuai prosedur,” ujarnya. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.