Kades Sukasukur Tasikmalaya Diduga Korupsi Dana Bankeu

1384
1
DITAHAN. Kepala Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja AS ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya terkait penggelapan dana Bantuan Keuangan 2018-2019, Kamis (20/2). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA 

MANGUNREJA – Kepala Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja AS ditetapkan dan ditahan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya karena melakukan tindak pidana korupsi Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018-2019, Kamis (20/2).

Penahanan kepala desa dilakukan untuk kepentingan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian dititipkan di Lapas Tasikmalaya.

Baca juga : Angka Kemiskinan Kota Tasik Masih Tinggi Dibanding Kota Lain di Jabar

Kepala Kejaksaan (Kajari) Kabupaten Tasikmalaya Sri Tatmala Wahanani SH menjelaskan, AS ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2018-2019 di Desa Sukasukur Kecamatan Mangunreja.

“Kerugian keuangan negara atas kasus tersebut sejumlah Rp 543.207.000. Adapun saksi-saksi yang sudah diperiksa sejumlah 46 saksi dan satu orang saksi ahli,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasik, kemarin.

Menurut Sri, kronologi tindak pidana korupsi penyalahgunaan bankeu yang dilakukan AS terjadi sejak 2018 saat Desa Sukasukur mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tasik sebesar Rp 235.000.000.

“Yang seharusnya bankeu tersebut dilaksanakan untuk sembilan kegiatan antara lain pembangunan kirmir jalan Kampung Cioray Rp 25 juta, pembangunan kirmir Kampung Cidulang Rp 35 juta, pembangunan TPT di Kampung Ciliwung Rp 40 juta dan lainnya hingga sampai Rp 235 juta,” terang Sri.

Namun, tambah dia, yang direalisasikan oleh AS hanya empat kegiatan dan ditambah pengalihan kegiatan ada dua kegiatan. Sehingga total kegiatan ada enam bukan sembilan dan berikut pajak penggunaannya hanya Rp 59.493.000.

“Jadi keuangan negara total dari Rp 235 juta dikurangi Rp 59.493.000, keuangan negara untuk tahun anggaran 2018 total hanya Rp 175.507.000,” jelasnya.

Kemudian, lanjut dia, untuk Bankeu 2019, Desa Sukasukur mendapatkan Rp 525.000.000 untuk 13 titik kegiatan pembangunan. Semua direalisasikan namun di setiap titik uangnya dipotong.

“Dari Rp 525 juta yang direalisasikan hanya Rp 157.300.000, sehingga kerugian keuangan negara untuk Bankeu 2019 adalah Rp 367.700.000. Total kerugian keuangan negara untuk Bantuan Keuangan 2018-2019 totalnya Rp 543.207.000 itu sudah berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Tasik,” katanya, menjelaskan.

Dari hasil penyelidikan, uang tersebut digunakan tersangka dengan berbagai alasan, mulai dari untuk memberikan bantuan sumbangan ke masjid. “Padahal tidak ada, kemudian ada juga pengakuannya dipinjamkan uang kepada orang lain, termasuk memberikan fee kepada pihak ketiga atau organisasi,” ujarnya, menambahkan.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Evelin Nur Agusta SH MH mengatakan, terbongkarnya kasus tindak pidana korupsi di Desa Sukasukur berawal dari laporan masyarakat pada 2018 lalu. “Laporan dari masyarakat ini memang sudah agak lama dan awalnya hanya laporan Bankeu 2018, tapi ketika dikembangkan, di 2019 ternyata ada juga pemotongan,” terang dia.

Evelin mengatakan, pihaknya masih mendalami pengembangan penyidik termasuk tersangka masih dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui uang yang dipotongnya mengalir ke mana saja.

Penyidik sudah menanyakan ke mana potongan uang bankeu tersebut. Namun, tersangka tetap beralibi memberikan fee kepada pihak lain atau asosiasi organisasi lain. Termasuk mengaku dipinjamkan uangnya kepada pihak lain.

Baca juga : Forum Silaturahmi Sunda Sadunya Deklarasi di Batu Mahpar Galunggung Tasik

“Masih kita akan dalami uang mengalir ke mana. Intinya tersangka sudah dilakukan penahanan dan dititipkan ke Lapas Tasikmalaya setelah kami tetapkan sebagai tersangka,” jelas dia.

Kata dia, untuk tahapan persidangan akan diusahakan secepatnya, karena berkas pemeriksaannya sudah hampir selesai, tetapi pemeriksaan mendalam masih akan dilakukan.
Tersangka diancam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun dan minimal satu tahun penjara. (dik)

loading...

1 KOMENTAR

  1. Dalam kasus dugaan TIPIKOR desa sukasukur tidak hanya kades AG yang terlibat, tetapi ada dugaan keterlibatan Ketua Apdesi Kabupaten dan Jajaran kepala desa lainnya yang terlibat dalam pembagian program sebagai bentuk cash back dan atau komitment fee,,mungkin tindakan tersebut bisa di jerat dengan UU TPPU. Demi rasa keadilan mohon kepada APH untuk lebih teliti lagi dalam melaksanakan penyidikannya..kami sebagai warga masyarakat sudah cerdas untuk menyikapi hal2 tersebut sebagai bentuk pengawasan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.