Kadisporabudpar Kota Tasik Minta Maaf kepada Pengusaha Cafe, Begini Katanya..

117
0
MINTA MAAF. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Tasikmalaya, Hadian (kiri) menyampaikan permohonan maaf kepada pengelola dan pengusaha cafe di ruang paripurna DPRD, Selasa (2/2/2021). Firgiawan/Radar Tasikmalaya
Loading...

INDIHIANG – Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Tasikmalaya Hadian, meminta maaf terhadap pengelola dan pengusaha cafe di Kota Tasikmalaya.

Hal tersebut diungkapkannya, saat menghadiri undangan audiensi dari Komisi I DPRD bersama Disporabudpar dan
Lintas Mahasiswa dan Aktivis Tasikmalaya di ruang paripurna DPRD, Selasa (2/2/2021).

Dalam kesempatan itu, Kepala Disporabudpar Kota Tasikmalaya Hadian bercerita pekan lalu ia tidak bisa datang dalam undangan audiensi, lantaran hipertensi yang dideritanya kambuh.
Sejak awal, ia mengaku menyesal atas kesalahan dan kekhilafannya tersebut.

Baca juga : Sekolahnya Merasa Dicederai, Siswa Ngadu ke KPAID Tasik, Ato: Merupakan Kekerasan Psikis

“Ada pun yang di soal adik-adik mahasiswa, saya sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan dan khilafan, kalau pun itu saya dalam kesempatan ini sampaikan permohonan maaf atas nama pribadi dan dinas,” ungkap dia.

loading...

Hadian mengaku keteledoran tersebut tidak bertujuan apa pun, terutama terhadap para pengelola dan pengusaha cafe.
Hal itu menjadi instrospeksinya secara pribadi untuk tidak diulangi kembali.

“Stakeholder, dan semua yang terlibat penanganan corona, benar-benar bermaksud melindungi masyarakat agar tidak terpapar lebih luas, hanya itu saja,” tutur Hadian.

Sementara itu, Koordinator Lintas Mahasiswa dan Aktivis Tasikmalaya, Lutfi Abdul Aziz mengatakan meski kepala dinas bersangkutan mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf dalam forum audiensi.

Berangkat dari kasuistik tersebut, perlunya pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melanggar etika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama ketika bersinggungan langsung dengan masyarakat.

“Maka kita sepakat melaporkan kepala dinas ke Inspektorat sesuai aturan yang berlaku. Pejabat bersangkutan pun, harus siap menyatakan permohonan maaf di media elektronik mau pun cetak. Termasuk mengadakan pertemuan dengan pengusaha cafe yang kemarin merasa tersakiti oleh ucapan kadis tersebut,” kata Lutfi memaparkan, usai audiensi lanjutan.

Dia mengatakan tindak-tanduk ASN apalagi dalam kerangka kedinasan berbentuk sosialisasi dan forum formal. Harus berlandaskan aturan hukum yang jelas, bukan berdasarkan emosional atau pandangan pribadi.

“Ada aturan yang mengikat terhadap ASN, ketika ada pelanggaran tentu ada konsekuensi. Maka sanksi harus ditegakkan,” tegas dia.

Inspektur 3 Kota Tasikmalaya, H Karmana Sulaeman mengungkapkan indikasi pelanggaran yang di soal para mahasiswa, tentang ucapan atau perilaku kepala dinas beberapa waktu lalu tersebut, mengarah terhadap kode etik PNS.

“Ketika ada pelaporan dari mahasiswa, nanti kami tindak lanjuti oleh Majelis Kode Etik. Di mana, majelis itu memutuskan apakah ada indikasi sanksi, kemudian sanksinya seperti apa yang harus diterima seorang pegawai,” analisisnya.

Karmana menilai sanksi yang akan diterapkan mengarah terhadap sanksi moral dan tertulis. Apalagi, dalam forum audiensi kadis bersangkutan sudah mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf secara lisan.

“Nanti majelisnya dibentuk dalam menindaklanjuti kaitan ini. Kemudian merekomendasikan putusan sanksi moral dan semacamnya, disampaikan dengan formal terhadap masyarakat,” kata dia.

Pimpinan rapat yang dikomandoi Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Dayat Mustopa, menilai ASN apalagi eselon II tentu harus memiliki kehati-hatian ekstra ketika menghadapi masyarakat umum, baik dari sisi ucapan, tindakan dan lain sebagainya supaya tidak berujung persoalan yang merugikan.

“Tadi kita dengar sendiri, kadis mengakui kesalahan, kekhilafannya. Karena lelah, tenaga diperas dan lain-lain dalam penanganan corona. Namun, ketika terjun ke masyarakat, harus berbicara dan bertindak berdasarkan aturan, bukan pandangan pribadi,” tegas Dayat.

Politisi Golkar itu akan menyampaikan kasus itu kepada Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan. Supaya ke depan bisa melaksanakan pembinaan kepegawaian terutama pejabat tinggi, di situasi saat ini lebih humanis lagi. Ia memahami pemerintah pun para pegawai, dihadapkan dengan situasi pandemi, namun di sisi lain masyarakat pun disulitkan dengan perekonomian yang tidak menentu.

“Harus bijak, kalau bijak, tetap humanis dan santun tentu masyarakat akan menurut kok. Kita akan sampaikan ini ke Pak Sekda, supaya ada pembinaan, etika harus dikedepankan. Termasuk kita sampaikan supaya tim satgas Covid-19 juga lebih humanis dan mengayomi lagi, sebab sudah banyak keluhan lain diluar ini,” kata dia menceritakan.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Dodi Ferdiana menilai perlunya evaluasi proses pembinaan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan stakeholder lainnya di Pemkot. Memastikan sejauhmana proses pembinaan yang dilaksanakan terhadap para pegawai.

“Sebab, tidak menutup kemungkinan dari kasuistik yang terjadi ini, jangan-jangan ada juga pejabat lain berprilaku sama. Otomatis itu, ada pola pembinaan yang tidak dilaksanakan kontinyu sehingga muncul persoalan etika semacam ini,” tegas Dodi.

Politisi Gerindra itu menyoroti ketika selevel kepala dinas melayangkan ucapan tidak pantas terhadap publik, apalagi mitra di bidangnya. Menjadi momok yang mencengangkan, terlebih disampaikan pejabat eselon II yang sudah menduduki posisi tersebut cukup lama.

“Termasuk Inspektorat juga, seperti apa menilai kinerja para pegawai baik dari sisi tugas pokok dan fungsi mau pun tindak-tanduk para pegawai. Ini menjadi sorotan, karena yang ngomong itu kepala dinas bukan tukang becak, maka wajar reaksinya seperti ini,” kata dia. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.