Kasus Pembebasan Lahan Lingtar Kota Tasikmalaya

Pansus Akan Koordinasi ke PN dan Kejari

242
0
Jalur Lingkar Utara (Lingtar) Kota Tasikmalaya, tepatnya di Simpang Cikanyere Kecamatan Cipedes.

KOTA TASIK – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2017 turut serta mendalami keberadaan dana pembebasan untuk enam bidang tanah di Jalur Lingkar Utara (Lingtar) Kota Tasikmalaya.

Ketua Pansus LKPJ H Dodo Rosada menerangkan persoalan itu muncul bermula dari kajian pansus terhadap anggaran penyertifikatan tanah di Jalan Lingtar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2007 yang tidak terserap.

Lalu, pihaknya melakukan uji petik dan menelusuri ke lapangan. Hasilnya diketahui ada warga yang masih keberatan atas pembebasan lahan yang dilakukan pemkot.

Setelahnya, terang dia, muncul informasi bahwa anggaran pembebasan lahan yang belum diterima warga dan dititipkan ke rekening PN Tasikmalaya senilai Rp 3,1 miliar diduga tidak utuh lagi.

“Dengan adanya informasi ini, kami semakin menaruh kecurigaan bahwa proses pembebasan lahan Jalur Lingtar yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya itu tidak ditempuh sesuai prosedur yang diatur undang-undang,” ujar Dodo kepada Radar, Jumat (27/4).

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku heran dengan polemik pembebasan lahan Lingtar itu.

Pemkot terkesan ragu-ragu dalam melaksanakan penyertifikatan tanah yang dibeli dari masyarakat.

Padahal, prosesnya sudah berjalan selama tiga tahun. Keragu-raguan itu menandakan bahwa proses pembebasan lahan ada yang tidak beres.

“Jadi tidak diserap itu anggaran untuk penyertifikatannya,” papar Dodo.

Untuk mencari keberadaan sebagian dana konsinyasi yang diduga tidak ada di rekening PN, pihaknya akan berkoordinasi dengan PN dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tasikmalaya yang sedang menyelidiki kasusnya.

Langkah pansus ini bukan dalam konteks ikut campur terhadap proses hukum yang sedang dijalankan penyidik.

Pihaknya, kata Dodo, hanya ingin melengkapi bahan untuk dijadikan rekomendasi dalam menggodok LKPJ wali kota.

“Ini ada indikasi tata administrasi penyelenggaraan pemerintah yang patut dievaluasi dan kita akan rekomendasikan itu,” bebernya.

Dia menambahkan rekomendasi yang bakal dikeluarkan Pansus LKPJ dalam rapat paripurna, tentunya dapat dijadikan alat bukti untuk menguatkan proses penegakan hukum yang dilaksanakan kejari.

“Hemat kami, rekomendasi yang nanti dikeluarkan pansus itu bisa jadi tambahan alat bukti bagi penegakan hukum,” tegasnya.

(firgiawan)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.