Pendaftaran ke KPUDimulai April 2020

Kandidat Cabup Bersiaplah

141
0

TASIK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya akan membuka pendaftaran kandidat calon bupati dan wakil bupati serta perseorangan yang mencalonkan diri maju di Pilkada 2020.

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Zamaludin SP menjelaskan berdasarkan draft tahapan Pilkada 2020 yang sudah dirancang, kemungkinan April 2020 sudah dibuka pendaftaran bakal kandidat baik jalur partai politik maupun perseorangan.

”Jadi April 2020 sudah mulai dibuka pendaftaran pencalonan diri bagi partai politik atau perseorangan bisa mendaftarkan diri,” ujar Zamzam kepada Radar di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (3/7).

Zamzam menambahkan tahapan Pilkada 2020 akan dimulai sejak September 2019 hingga Desember 2020. Dimulai perencanaan dan program serta launching pilkada serentak dari mulai KPU kabupaten/kota, provinsi sampai pusat.

Kemudian, di Oktober, November sampai Desember 2019, KPU harus menyosialisasikan terutama yang paling penting pelaksanaan pilkada, syarat dukungan untuk calon perseorangan. ”Karena calon perseorangan bisa lebih dahulu dibandingkan dengan pencalonan dari partai politik,” jelasnya.

Januari 2020, kata dia, KPU sudah mulai merekrut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). April sudah dibuka pendaftaran pencalonan dan September pemilihannya.

Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Hukum dan Pengawasan Fahrudin SAg menambahkan adapun soal peraturan atau PKPU terbaru khusus untuk pilkada serentak 2020 belum keluar.

”Jadi peraturan pilkada itu sifatnya sentralistik, diatur oleh KPU RI, nah untuk Pilkada 2020 belum ada satu pun PKPU yang muncul. Hanya, dari KPU RI sekarang sedang menyusun peraturan-peraturan tersebut,” ungkap Fahrudin.

Menurutnya, salah satu peraturan yang sudah di uji publik yaitu terkait PKPU tentang program dan tahapan jadwal pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Intinya pemilihan di mulai 23 September 2020.

”KPU masih bekerja hingga selesai tiga bulan setelah pelaksanaan pemilihan, hingga Desember 2020. Kemungkinan pelantikan kepala daerah terpilih 2021,” pungkasnya.

Petahana Harus Mundur

KPU dan DPR membahas rancangan peraturan KPU (PKPU) Pilkada serentak 2020. Pembahasan ini, dilakukan dalam rapat dengar pendapat (RDP).

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan RDP mestinya hanya membahas durasi tahapan. “Yang dibahas tahapannya saja. Tahapan kampanye, tahapan pencalonan,” kata Arief di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (3/7).

Hanya saja, kata dia, pembahasan bisa meluas dan berkembang. Pembicaraanya juga tentang syarat pencalonan. KPU mengklaim sudah melakukan uji publik terhadap rancangan PKPU Pilkada 2020. Rancangan PKPU akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) untuk diundangkan setelah pembahasan dengan DPR rampung.

Sebelum memulai tahapan pilkada, KPU akan menggelar rapat pimpinan (rapim) mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. Rapim itu akan dilaksanakan setelah masa persidangan sengketa pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai. Hasil evaluasi Pemilu 2019 akan dituangkan untuk pelaksanaan pilkada mendatang. Evaluasi akan dilakukan dalam beberapa gelombang.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempersiapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung terselenggaranya perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menerangkan peran pemerintah dalam pelaksanaan kontestasi demokrasi lokal maupun nasional ada enam hal kebijakan dukungan.

Ia merinci, kebijakan dukungan pertama adalah penyiapan data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang tengah diintensifkan koordinasinya dengan Direktorat Jenderal Penduduk dan Catatan Sipil (Dukcapil). “DP4 merujuk pada data rekaman penduduk melalui program pembuatan kartu tanda penduduk elektronik yang prosesnya telah mencapai 99 persen rampung,” kata Akmal di Jakarta, Rabu (03/7).

Kepemilikan e-KTP, menjadi salah satu pertimbangan bagi pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) menyalurkan haknya. Namun, pilkada memiliki persyaratan pemilih yang relatif lebih fleksibel. Pemilih yang belum ber-KTP elektronik bisa menggunakan surat keterangan (suket) perekaman.

Dukungan kedua yakni berkoordinasi dengan pemerintah daerah penyelenggara Pilkada 2020 untuk mengalokasikan dana operasional penyelenggaraan pilkada melalui nota pemberian dana hibah. Selain itu, dukungan lain berkaitan dengan tingkat partisipasi pemilih dalam menentukan kepala daerah selanjutnya. “Isu yang sekarang disoroti adalah pemenuhan hak bagi masyarakat dalam menyalurkan suaranya. Sebab pemilih kita di pilkada biasanya lebih rendah dari pemilu tingkat nasional,” jelas Akmal.

Dia menyebut salah satu pemicu kurangnya partisipasi pemilih dalam pilkada adalah kinerja kepala daerah, popularitas, dan dukungan dari calon yang akan tampil. “Saat kinerja kepala daerahnya tidak bagus, akan mendorong partisipasi rendah,” imbuhnya.

Partisipasi menyangkut hari penyelenggaraan. Pelaksanaan pilkada yang bersamaan waktunya dengan hari libur atau cuti nasional dapat berimplikasi pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih.

Kemendagri juga tengah membahas kebijakan yang menyangkut netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam kontestasi pilkada. Dukungan terhadap teknis pilkada di lapangan, kata Akmal, telah diserahkan pihaknya kepada pemerintah daerah di bawah koordinasi Kemendagri.

Masalah ini berkaitan dengan ketentuan mundur dari jabatan aktif bagi kontestan petahana yang akan kembali maju di pilkada. “Yang akan dibutuhkan nanti adalah pejabat pelaksana agar ketentuan harus mundur bagi calon petahana tidak sampai menganggu pelayanan publik di daerah. Kita sedang siapkan aturan terkait jabatan pelaksana tugas maupun penjabat bagi petahana,” tandasnya. (dik/fin khf/ rh)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.