Siapa Calon bupati Tasikmalaya pilihan anda?
16%

84%

Kandidat Tak Perlu Ganteng

57
0

TASIK – Para kandidat yang digadang-gadang maju di Pilkada Tasikmalaya 2020 memberikan tanggapan terkait rencana KPU RI soal wacana melarang foto editan bagi peserta pilkada.

Mereka mengaku tidak mempermasalah­kan jika aturan larangan mengedit foto kandidat di Pilkada serentak 2020 men­jadi aturan tetap KPU.

“Pasalnya yang paling mempengaruhi bukan soal fisik (ketampanan wajah, Red) atau tidak. Tetapi visi dan misi kandidat itu sendiri,” ujar Iip Miftahul Paoz, salah satu bakal kandidat di Pilkada Tasikmalaya 2020 kepada Radar, kemarin (12/8).

Menurutnya, memakai foto editan dalam menarik minat masyarakat tidak terlalu substantif. Sebab, pada akhirnya masyarakat tidak akan melihat fisik kandidat, tetapi rekam jejak serta visi misi.

“Artinya saya mendukung aturan pelarangan kandidat memakai foto editan dilaksanakan,” tutur dia.

Kandidat lainnya, Cep Zamzam Dzulfikar mengaku tidak mempermasalahkan rencana KPU RI yang akan melarang peserta pilkada memakai foto editan.

”Tidak masalah, karena dengan aturan tersebut (laragan foto editan, Red) membuat calon jujur dan apa adanya,” ucap Cep Zamzam.

Yang jelas, kata Zamzam, tujuan melarang foto editan tersebut, agar masyarakat atau kandidat betul-betul menyosialisasikan visi misinya membangun Kabupaten Tasikmalaya.

”Visi dan misi harus tersampaikan dan dipahami masyarakat. Intinya setuju, asal ada aturan jelas dari penyelenggara pemilu,” kata dia.

Deni Rusyniadi yang tengah gencar menyosialisasikan maju di Pilkada Tasik 2020 mengungkapkan setuju dengan wacana pelarangan foto editan untuk kandidat di Pilkada 2020.

”Larangan tersebut punya dimensi moral, yang mana kandidat harus memulai sesuatu dengan jujur dalam hal performance personal,” paparnya.

Sebab, kata Deni, kejujuran kandidat harus dimulai dari hal terkecil seperti foto pribadi. “Dengan kejujuran dalam hal foto, semoga menjadi spirit kejujuran melaksanakan proses pemilu,” kata Deni.

Karena, tambah Deni, kejujuran menjadi modal utama bagi siapa pun kandidat untuk dipercaya masyarakat.

“Selain (kejujuran, Red) sebagai perintah agama, sehingga rencana larangan tersebut punya dimensi spiritual,” ungkapnya mengakhiri.

Diberitakan sebelumnya, pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 menjadi perhatian serius Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejumlah aturan baru sedang dibahas.

Mulai dari larangan mantan koruptor, penggunaan rekapitulasi secara elektronik sampai foto peserta pilkada.

Untuk wacana aturan terakhir, hal tersebut muncul saat Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan caleg DPD NTB Farouk Muhammad terhadap foto editan lawan politiknya Evi Apita Maya. Lembaga penyelenggara pemilu ini menjadikan kasus tersebut sebagai bahan evaluasi.

Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan persoalan tersebut akan menjadi bagian evaluasi penyelenggara pemilu. Bahkan hal ini diharapkan tidak terulang di Pilkada 2020 mendatang.

“Setiap peserta pemilu diwajibkan menyerahkan pas foto sebagai berkas pencalonan. Tetapi sebenarnya ketentuan foto untuk surat suara tidak dijelaskan secara detail dalam undang-undang,” ujar Viryan di Jakarta, Minggu (11/8).

Meski begitu, Viryan masih enggan menegaskan apakah hal tersebut akan dimasukkan secara resmi dalam salah satu Peraturan KPU (PKPU) Pilkada 2020. Untuk diketahui, hingga saat ini perihal mengedit foto belum diatur dalam aturan teknis pemilu dan pilkada.

“Ini jadi bahan evaluasi untuk pengaturan foto pada surat suara Pilkada Serentak 2020. Apalah ke depan dilarang pakai foto editan atau tidak,” imbuh Viryan.

Selain aturan foto, KPU juga berencana menerapkan rekapitulasi suara secara elektronik (e-rekap). Hal ini dinilai bisa dilakukan untuk Pilkada 2020. Penerapan e-rekap dianggap telah diakomodasi dalam undang-undang Pilkada. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.