Kang Oleh Soleh Desak Pemerintah Pusat Angkat K2 Jadi PNS

119
0
Loading...

SINGAPARNA – Dari tahun ke tahun, dunia pendidikan terus membutuhkan banyak tenaga guru, terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah pusat untuk menyelesaikannya.

Salah satu cara selain membuka tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) umum, juga dengan cara mengeluarkan regulasi tentang pengangkatan secara bertahap para guru honorer Kategori 2 (K2) yang sudah mengabdi begitu lama menjadi PNS.

Hal itulah yang akan dilakukan oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat H Oleh Soleh SH, untuk mendesak pemerintah pusat melalui lobi politiknya ke Fraksi PKB di DPR RI, agar pemerintah pusat punya ketegasan dan bisa mengeluarkan regulasi.

loading...

“Selain regulasi, perlu ada kebijakan terhadap perubahan status guru honorer utamanya yang masuk klasifikasi Kategroi-2 (K2), untuk diangkat bertahap setiap tahunnya menjadi PNS tanpa tes dan batasan usia,” ungkap Oleh.

Menurut Oleh, masalah guru honorer ini, masih menjadi permasalahan klasik sampai saat ini. Pergantian kepemimpinan di pusat baik presiden dan menteri membuat regulasi dan kebijakan berubah-ubah sehingga pengangkatan guru honorer menjadi PNS belum tuntas.

”Saya Oleh Soleh, mendorong pemerintah sesegera mungkin memutuskan nasib dan mengangkat guru honorer bertahap menjadi PNS. Apalagi honorer K2 ini sudah lama mengabdi, belasan sampai puluhan tahun mengajar,” kata Oleh.

Dampak belum diangkatnya para guru honorer menjadi PNS ini, ungkap Oleh, terjadi kekurangan guru PNS di sekolah khususnya yang ada di pelosok umumnya di SD dan SMP.

”Saya pernah turun dan mengecek langsung ke salah satu sekolah, guru PNS nya cuma satu, itu juga hanya kepala sekolah atau guru agama nya,” ujarnya.

Jumlah honorer yang mencapai ratusan ribu orang di seluruh Indonesia, bahkan puluhan ribu di Jawa Barat, masih mendominasi mengajar di sekolah-sekolah. Pada akhirnya, sekolah pun masih dipenuhi honorer, sementara PNS-nya hanya beberapa saja.

Oleh manambahkan, masa periode pemerintahan pusat ke depan, harus bisa membangun sumber daya manusia dengan cara terlebih dahulu membangun dan membenahi infrastruktur guru.

”Nah, dengan adanya kejelasan status honorer menjadi PNS, maka diharapkan kinerja mereka juga bisa meningkat, maka otomatis kualitas mutu daripada pendidikan akan tercapai, semakin bagus dan maju,” paparnya.

Oleh juga melihat, masih terjadi penumpukan guru PNS di satu sekolah atau wilayah pusat kota. Sehingga terjadi kekurangan PNS di sekolah terpencil.

”Maka pemerintah pusat juga harus melakukan langkah berani dengan cara pemerataan penempatan guru,” dorongnya.

Pemerintah, tambah dia, harus melakukan pengaturan zonasi sekolah. Jangan sampai posisi sekolah ini berdekatan di satu wilayah seperti desa atau kecamatan.

”Zonasi sangat penting, jangan sampai ada sekolah jaraknya berdekatan sehingga satu sekolah tersebut memerlukan guru banyak. Jadi jangan sampai orang yang tidak punya keahlian menjadi guru, malah jadi pengajar. Dampaknya kualitas pendidikan akan lemah,” ujar Oleh.

Pada intinya, tambah dia, bagaimana agar kekurangan guru ini bisa diatasi pusat. Caranya dengan pengangkatan PNS secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan dan kekurangan guru di setiap daerah khususnya di Jawa Barat.

Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. SDM Indonesia dikhawatirkan semakin lama semakin merosot. Karena, bangsa yang besar itu adalah penduduknya yang mempunyai SDM hebat dan berkualitas sehinga bisa menciptakan sesuatu yang baru dan negaranya berkembang pesat. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.