Kasatpol PP Kabupaten Tasik Mulai Disidang

57
0
Ilustrasi
Loading...

SINGAPARNA – Proses persidangan terdakwa dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Kasatpol-PP Kabupaten Tasikmalaya Iwan Ridwan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tasikmalaya, Senin (1/2/2021).

Dalam agenda persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya akan menyampaikan dakwaan terhadap terdakwa yaitu pelanggaran Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pada pasal 188 dalam UU tersebut, terdakwa didakwa melanggar netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Tasikmalaya dan diancam sanksi kurungan serta denda jika terbukti melanggar di meja hijau.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Rizal Sanusi mengatakan, dakwaan yang akan disampaikan JPU dari Kejari Kabupaten Tasikmalaya adalah pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Baca juga : 888 Nakes RSUD Kota Tasik Divaksin Covid-19

loading...

Terdakwa, terang dia, diduga melanggar netralitas ASN pada Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Tasikmalaya karena mengarahkan dengan memposting foto dan nomor urut salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya di Facebook.

“Terdakwa diancam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal 188 dengan ancaman hukuman kurungan penjara minimal satu bulan maksimal enam bulan dengan denda paling sedikit Rp 500 ribu paling banyak Rp 6 juta,” ujar Rizal kepada Radar, Minggu (31/1/2021).

Dia menambahkan, untuk membuktikan bersalah atau melanggar tidaknya terdakwa terhadap UU Pilkada tersebut, nanti dibuktikan di meja persidangan oleh majelis hakim atas dakwaan yang dilayangkan JPU. “Selain dakwaan, berkas dan barang bukti perkara dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut sudah diserahkan ke PN Tasikmalaya. Termasuk nanti keterangan saksi di persidangan,” katanya, menerangkan.

Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin menambahkan, setelah usai proses tiga perkara pelanggaran netralitas ASN nanti di persidangan, akan menjadi evaluasi serta laporan akhir bagi Bawaslu.

“Artinya dalam proses demokrasi di pilkada ini masih terdapat unsur pelanggaran yang selesai dan diproses secara hukum di Pengadilan. Baik perkara pelanggaran netralitas oleh camat, kepala desa dan kepala Dinas Satpol-PP,” katanya, menjelaskan.

Evaluasi terhadap perkara pelanggaran di Pilkada Tasikmalaya ini, tambah dia, akan dilaporkan ke Bawaslu provinsi maupun pusat untuk menjadi bahan kajian. Baik kajian kelemahan dan kekuatan aturan hukumnya dalam penanganan pelanggaran.

“Saya kira masukan ketika RUU pemilu ini sedang digodok di pusat, bisa menjadi bahan masukan ketika sanksi serta mekanisme waktu penanganan pelanggarannya bisa lebih diperketat dan diperpanjang,” ujar dia. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.