Kasatpol PP Kabupaten Tasik Segera Disidang

80
0
Rizal Sanusi Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya
Loading...

MANGUNREJA – Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya mengagendakan sidang perkara dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Kepala Dinas Satpol-PP Kabupaten Tasikmalaya Iwan Ridwan pada Jumat (29/1).

Hal itu setelah berkas laporan dari penyidik kepolisian Polres Tasikmalaya terhadap perkara tersebut dinyatakan lengkap atau P21 dan selanjutnya masuk tahap kedua atau persidangan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Rizal Sanusi menjelaskan, perkembangan perkara dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh kepala Dinas Satpol-PP Kabupaten Tasikmalaya tinggal masuk persidangan.

Baca juga : Pergerakan Tanah di Cisayong Tasik, 1 Rumah Rusak

“Setelah berkas laporan dari penyidik kepolisian atau P21 lengkap, maka hari ini sudah ditetapkan masuk tahap kedua dan tersangka sudah didampingi oleh pengacaranya untuk selanjutnya akan dilakukan penahanan pada Jumat (29/1) biar nanti kejaksaan dan pengadilan bisa meneliti,” ujarnya kepada wartawan.

loading...

Setelah tahap kedua, kata dia, prosesnya selama tujuh hari dan diupayakan oleh kejaksaan untuk secepatnya agar tidak menghambat proses persidangan dan pekerjaan lainnya.

Proses persidangan perkara dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh kepala Dinas Satpol-PP ini akan dilaksanakan Jumat (29/1) di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Adapun kepala Satpol-PP ini, kata dia, dikenakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasal 188 junto pasal 71 ayat (1) dengan ancaman minimal pidana kurungan penjara satu bulan maksimal enam bulan dengan denda minimal Rp 500 ribu dan maksimal Rp 6 juta.

Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Donny Roy Hardi SH menambahkan, secara keseluruhan pihaknya telah menangani tiga perkara laporan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada Tasik.

“Pertama perkara pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh kepala desa dan camat yang sudah inkrah dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan sanksi denda masing-masing Rp 4 juta,” terang dia.

Kemudian, lanjut dia, perkara pelanggaran netralitas ASN ketiga ini yang sedang ditangani adalah kepala Dinas Satpol-PP Kabupaten Tasikmalaya. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.