Kasus Covid-19 Klaster Pesantren di Kota Banjar Nambah Jadi 35 Orang

81
0
Ilustrasi
Ilustrasi

BANJAR – Kasus positif Covid-19 dari klaster pesantren terus meningkat. Berdasarkan data pada Selasa (17/11), pasien dari klaster pesantren bertambah sebanyak 8 orang.

Juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjar H Agus Nugraha mengatakan delapan orang itu beriinisial L (13), M (16), R (12), S (12), A (15), P (13), N (13), I (14) dengan jenis kelamin perempuan. Sampai saat ini, total kasus positif Covid-19 dari klaster pesantren mencapai 35 orang.

Sementara total dari awal pandemi hingga kemari ada sebanyak 131 kasus positif Covid-19 di Kota Banjar. Sebanyak 64 orang konfirmasi aktif, 66 orang sembuh atau selesai dan meninggal dunia masih tetap satu orang.

“Ya ada penambahan dari klaster pesantren, meski begitu ada juga yang sembuh hari ini (kemarin, Red) satu orang pasien,” ujar dia kepada wartawan. Dikatakan dia, tim pelaksana Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjar terus bergerak melakukan tracking dan swab test terhadap mereka yang pernah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

Baca juga : Kasus Covid-19 Klaster Pesantren di Kota Banjar Bertambah 6 Santri

Dia pun tetap mengingatkan masyarakat jangan abai dan kendor dalam menerapkan protokol kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun (3 M).

Sosiali­sasikan Sebelum
Terapkan Denda
Terpisah, pe­merhati peme­rintah­an Sidik Firmadi SIP, MIP meng­apresiasi rencana penerap­an denda terhadap masya­rakat atau pelanggar protokol kesehatan (prokes).

“Hal itu menunjukkan keseriusan peme­rintah dalam pe­nangan­an wabah Covid-19 di Kota Banjar. Meskipun harus diakui pula bahwa hal tersebut sudah terlambat,” jelasnya. Kata dia, sudah sewajarnya Pemkot Banjar mengambil tindakan tegas kepada masyarakat agar penyebaran virus corona dapat dikendalikan, sebelum adanya vaksin corona.

Dia pun berharap jika nantinya sudah ada aturan SK terkait dengan besaran denda tersebut, maka langkah selanjutnya adalah sosialisasi intens agar masyarakat mengetahui serta dapat mematuhi aturan tersebut. Selanjutnya, kata dia, yang terpenting adalah penegakan di lapangan harus tegas tanpa pandang bulu.

Dia pun meminta Pemkot Banjar mempertimbangkan PSBB berskala mikro, di daerah atau wilayah yang masuk zona merah.

“Artinya jika ada wilayah dengan kasus konfirmasi aktif banyak maka daerah tersebut sebaiknya dilakukan PSBB atau lockdown, agar mengurangi risiko penularan sehingga mobilitas masyarakat dibatasi,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Banjar sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Hj Ade Uu Sukaesih mengaku kaget dan prihatin terus naiknya angka kasus positif Covid-19. Apalagi dari klaster pesantren jumlahnya terus menunjukkan peningkatan.

Me­nurut dia, untuk menekan angka tersebut, tentu harus ada langkah dalam menyadarkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain diberi sanksi sosial, juga akan dikenakan denda sebagai efek jera bagi para pelanggar protokol kesehatan. “Ini yang sedang kita siapkan, ada denda bagi pelanggar prokes sesuai Peraturan Wali Kota.

Termasuk pertokoan, jika tidak menyediakan sarana dan prasarana prokes akan disanksi penutupan sementara,” ucapnya. (nto)

#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.