Kasus Covid-19 Terus Nambah, Pemkot Banjar Berlakukan Denda untuk Pelanggar Prokes

54
0
RAPAT. Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih memimpin rapat koordinasi menyikapi meningkatnya kasus Covid-19 dari klaster pesantren dan keluarga, Senin (16/11). Anto Sugiarto / Radar Tasikmalaya 

BANJAR – Kasus yang terkonfirmasi Covid-19 di Kota Banjar terus mengalami peningkatan. Menyikapi hal itu, Satgas Covid-19 Kota Banjar menggelar rapat koordinasi dengan Forkpimda untuk mencari solusi menekan penularan virus corona, Senin (16/11).

Wali Kota Banjar sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Hj Ade Uu Sukaesih mengaku kaget dan prihatin terus naiknya angka kasus positif Covid-19. Apalagi dari klaster pesantren jumlahnya terus menunjukkan peningkatan.

“Selain dari klaster pesantren juga dari klaster keluarga. Maka dari itu masyarakat jangan kendor dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Ingat pesan ibu,” ujarnya.

Menurut dia, untuk menekan angka tersebut, tentu harus ada langkah dalam menyadarkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain hanya diberi sanksi sosial, juga akan dikenakan denda sebagai efek jera bagi para pelanggar protokol kesehatan.

Baca juga : Ruang Isolasi RSUD Kota Banjar Penuh

“Ini yang sedang kita siapkan, ada denda bagi pelanggar prokes sesuai peraturan wali kota. Termasuk pertokoan, jika tidak menyediakan sarana dan prasarana prokes akan disanksi penutupan sementara,” ucapnya.

Wakil Wali Kota Banjar H Nana Suryana menambahkan, angka kasus positif Covid-19 di Kota Banjar saat ini terus mengalami kenaikan.

Tentu ini harus segera ditekan agar jangan sampai terus bertambah. Apalagi tim penindak sudah melakukan operasi yustisi dengan memberikan sanksi sosial, namun itu tidak ada efek jeranya.

“Sampai saat ini pelanggar prokes diberi sanksi sosial, namun masih banyak yang melanggar. Pada akhirnya nanti ada sanksi berupa denda walaupun raperda kita belum selesai,” jelasnya.

Tetapi, kata dia, nanti ada regulasi (perwal) yang kemudian bisa dilakukan oleh tim penindak pelanggar prokes melaksanakan sanksi atau denda dalam bentuk nominal. Tujuannya bukan memberatkan masyarakat, melainkan agar ada efek jera.

Untuk nominal, terang dia, belum dapat dipastikan berapa. Tapi ada masukan, untuk besaran denda maksimal Rp 500 ribu, namun nanti kembali lagi terhadap jenis pelanggar prokes dan hasil sidang putusan di tempat.

“Apakah mereka sudah sering melanggar prokes atau tidak. Karena nanti prosesnya sidang di tempat dan regulasi ini masih dalam proses penggodokan,” katanya.

Nana menambahkan, untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Banjar jangan kendur melaksanakan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker (3M). “Jangan sampai nanti muncul virus baru, yakni virus kemiskinan,” tegasnya. (nto)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.