Kasus DBD Kota Tasik Tertinggi di Jabar

119
0

BUNGURSARI – Berdasarkan hasil konsultasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya tercatat menjadi daerah dengan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) tertinggi di Jawa Barat.

Hal itu ditandai dengan tingginya angka yang tembus 672 kasus, dan korban meninggal sebanyak 16 orang.

Baca juga : Seminggu Nikahi Ibunya, Pria Warga Manonjaya Tasik Perkosa Anak Tirinya

Kepala Dinkes Kota Tasikmalaya dr Uus Supangat menjelaskan dari hasil pemaparan temuan dinas, sampai kajian dari tim ahli, Pemprov Jawa Barat mendukung upaya penanganan yang akan dilaksanakan di Kota Resik.

Di samping Pemkot sendiri melakukan sejumlah tritmen dalam mengendalikan DBD.

“Kita selesaikan semaksimal mungkin DBD ini, salah satunya dengan mengkatrol antisipasi dari masyarakat sendiri,” tuturnya saat dihubungi Radar, Jumat (26/6).

Uus menjelaskan pihaknya belum menetapkan DBD menjadi status Kejadian Luar Biasa (KLB).

Sebab, dari beberapa indikator dalam menetapkan status itu, belum terpenuhi. Di samping perhitungan medis dan epidemologi, ada perhitungan lain yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan status KLB.

“Diantaranya adalah kesiapan SDM, infrastruktur kemudian regulasi pemerintah dan lainnya. Itu jadi faktor penghitung dalam menentukan status, sebab KLB tidak sederhana jadi kita masih Pra KLB atau Siaga 1,” katanya memaparkan.

Menurutnya, langkah yang sudah ditempuh Dinkes dalam mengantisipasi DBD yakni mengadakan workshop setiap kecamatan, termasuk rapat koordinasi tingkat kota.

Sebagai penguatan kesadaran masyarakat di level kecamatan, kelurahan sampai dengan RT/RW. “Memang hasil kajian berbagai ahli, kesadaran masyarakat lagi-lagi menjadi poin penting dan utama. Fogging bukan merupakan pilihan, mohon ini dipahami bersama,” kata Uus.

Justru, lanjut Uus, Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yakni langkah 3 M, menguras, menutup tempat penampungan air dan mengubur atau menggunakan kembali barang bekas.

Merupakan langkah sederhana, yang lebih efektif menghindari munculnya jentik nyamuk, ketimbang fogging.

“Sebab, itu sumber pengembangbiakan nyamuk dan jentik ya genangan air. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, setelah itu selang dua hari jentik malah membesar jadi nyamuk dewasa,” katanya menjelaskan.

Uus menjelaskan apabila tidak hati-hati, fogging justru bisa memicu resistensi.

Nantinya mentriger potensi endemis DBD itu sendiri, ketika pelaksanaannya tidak memperhatikan aspek-aspek penting.

“Selama ini, Dinkes bukannya mempersulit atau meribetkan permintaan warga kaitan fogging. Tetapi, hasil kajian para ahli bisa dikatakan fogging itu tidak efektif,” ujar Uus.

Dia mengakui saat ini sebagian masyarakat masih beranggapan ketika sudah di-fogging akan terhindar dari DBD.

Padahal, lanjut dia, ketika risiko dan aspek kesehatan tidak diperhatikan, justru memicu hal lebih berisiko. “Memang di Perda sudah diatur berkenaan tarif fogging, meski Dinkes sendiri ada anggaran untuk kegiatan itu.

Tetapi kami laksanakan tidak sembarangan, hanya titik fokus tertentu, pada kondisi tertentu,” keluhnya.

“Kadang masyarakat yang tidak sabar, akhirnya memaksa bayar atau memanfaatkan jasa diluar yang disediakan pemerintah. Dan itu kadang kita tidak tahu bayarnya kemana, pelaksananya siapa,” sambung dia.

Menurutnya, justru langkah yang sederhana seperti menyimpan laparasida yakni obat yang biasa digantung pada bak mandi akan lebih efektif. Dibarengi dengan pola 3 M.

Baca juga : Muslim Kota Tasik Minta Konseptor dan Inisiator RUU HIP Ditangkap

Ketimbang menyewa jasa fogging, kemudian tidak ada jaminan obat pemberantas nyamuk yang digunakan, berbahaya tidaknya bagi manusia atau lingkungan.

“Dengan obat pemberantas nyamuk kita harus hati-hati. Harus yakin nyaman untuk lingkungan dan orang,” ujar mantan Kepala Puskesmas Purbaratu ini. (igi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.