Kasus Dugaan Korupsi finger Print di Pemkab Ciamis Mangkrak

205
0
ilustrasi
Loading...

CIAMIS – Penggiat Anti Korupsi, Endin Lidinilah MAg menyampaikan bahwa Hari Anti Korupsi 9 Desember 2020 ini diharapkan menjadi momentum bagi Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis.

Yakni untuk segera menuntaskan perkara tindak pidana korupsi yang masih belum selesa atau mangkrak.

Yaitu, dugaan korupsi mesin absensi (finger print) dan retribusi situ Lengkong Panjalu.

Memang, untuk dugaan korupsi retribusi situ Lengkong Panjalu Kejari telah menetapkan tersangkanya, sementara untuk dugaan korupsi finger print Kejari belum juga menetapkan tersangka, padahal kasus ini sudah dimulai penyelidikannya tahun 2018.

“Kalau alasannya menunggu penghitungan kerugian negara dari BPKP, kok keluar hasilnya lama sekali,” ungkap Endin yang juga Akademisi Warga Pituin Kabupaten Ciamis sekaligus Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIC Tasikmalaya, Rabu (9/12) siang.

Loading...

Kata Endin bahwa sepengetahuanya, permintaan penghitungan kerugian negara tersebut dah disampaikan Kejari sejak Juli 2019, sekarang sudah Desember 2020.

“Jadi kurang lebih sudah hampir 1,5 tahun,” katanya.

Inilah pertanyaan publik yang harus segera dijawab oleh pihak Kejari.

“Ada apa sebenarnya dengan proses penghitungan kerugian negara tersebut kok segitu sulitnya,” tanya dia.

“Saya berharap penetapan tersangka dugaan korupsi finger print ini tidak melewati tahun 2020, karena kalau sudah penyidikan kan tindak pidananya sudah terbukti, tinggal penetapan tersangkanya,” sambungnya.

Pihaknya ketahui juga di bertepatan di hari anti Korupsi terlebih di Kejari Ciamis sudah ada pergantian pimpian.

Tentunya ini juga harus menjdi starting poin bagi pimpinan kejari baru untuk segera melimpahkan kasus finger print ini ke pengadilan.

Jangan sampai ada anggapan di masyarakat bahwa kejari tebang pilih, karena untuk kasus korupsi lainnya seperti korupsi mantan sekretaris KPUD Pangandaran dan dugaan korupsi situ Lenglong Panjalu prosesnya lebih cepat dengan telah menerapkan tersangka dan melakukan penahanan.

Sedangkan untuk finger print karena melibatkan orang orang-orang penting di SKPD, maka prosesnya lamban.

“Anggapan ini harus dimentahkan oleh kepala Kejari yang baru dengan segera menetapkan siapa tersangka dari dugaan korupsi finger print ini, ” tegasnya.

Dihubungi terpisah, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis Ahmad Tri Nugraha SH mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kajari yang baru.

(iman s rahman)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.