Kasus IMB Palsu, DPUPR akan Tinjau Lokasi, Pemohon Merasa Rugi Dua Kali

69
IMB PALSU. Bangunan distributor bahan bangunan di Jalan Letjen Mashudi Kelurahan Karsanegara Kecamatan Cibeureum yang mengantongi IMB palsu sudah berdiri megah dan tak terlihat tidak ada aktivitas, Jumat (1/2). Foto; Firgiawan / Radar Tasikmalaya

TASIK – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tasikmalaya berencana meninjau lokasi pembangunan distributor bahan bangunan yang mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) palsu, pekan depan.

“Insyaallah Senin (4/2) kami peninjauan ke lapangan lagi, sebagai bahan rapat juga dengan instansi terkait lainnya,” Kepala Bidang Tata Bangunan DPUPR Kota Tasikmalaya Tono Antoni saat dihubungi Radar, Jumat (1/2).

Dia menjelaskan Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) DPUPR sudah melaksanakan pengawasan sebelumnya, sehingga pemilik kegiatan pembangunan melakukan pengurusan izin.

“Peninjauan nanti, salah satunya juga untuk mencari formulasi terkait menyikapi bangunan tersebut,” tuturnya.

Terpisah, Kasi Pengawasan dan Penyidikan Satpol PP Kota Tasikmalaya Budhi Hermawan mengakui adanya rencana DPUPR untuk melaksanakan peninjauan ke lokasi distributor, pekan depan.

“Kita sudah terima koordinasi dari DPUPR dan akan meninjau bersama,” terangnya.

Disinggung terkait penanganan gangguan ketertiban umum seperti badut di lampu merah yang direspon cepat? Dia mengaku hal tersebut bisa ditindak secara langsung lantaran langsung dirasakan masyarakat.

Sementara, untuk proses penindakan pembangunan memerlukan rekomendasi dinas teknis. “Itu kan langsung bisa ditangani, sementara penyegelan ada standar prosedurnya,” ucapnya menjelaskan.

Kuasa pemohon izin Kepler Sianturi mengaku saat ini aktivitas pembangunan sudah dihentikan, sejak pihaknya mengetahui keabsahan pendirian distributor bahan bangunan tidak asli.

“Pembangunan sebetulnya sudah dihentikan sejak lama, itu belum beres sebetulnya. Kita tahu IMB-nya bodong maka dihentikan saja aktivitas di sana,” ungkapnya.

Pada dasarnya, kata dia, arahan dari Wakil Wali Kota Tasikmalaya, H Muhammad Yusuf supaya pemohon izin memproses kembali persyaratan yang harus ditempuh sehingga memperoleh IMB. Mengingat, niatan pemohon izin ingin berinvestasi dengan nyaman dan legal.

“Arahan Pak Wawali untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menyetujui fakta integritas akan kami laksanakan, sebab kita ingin berusaha dengan legal,” tuturnya politisi PDIP itu.

Kepler menambahkan ke depan Pemkot harus memberi jaminan dan kepastian supaya perizinan tidak mahal dan lama. Sehingga, tidak berdampak terhadap iklim investasi di Kota Tasikmalaya.

“Kita harap upaya Pemkot ingin bersih-bersih ini juga diamini dinas teknisnya, supaya tidak berefek terhadap investasi yang terkesan tidak nyaman, dengan mahalnya perizinan atau lamanya proses pengurusan izin,” tandasnya.

Sementara itu, dari pantauan Radar di lokasi nampak pembangunan infrastruktur benteng dan bangunan di lokasi tersebut sudah selesai.

Tidak terlihat adanya aktivitas dari luar, karena benteng dengan tinggi sekitar 2,5 meter menyekat sekeliling distributor bahan bangunan itu. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.