Kasus OTT Disdukcapil Ditangani Polres Ciamis

285
0
PUNGLI KTP-EL. Suasana di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis usai OTT pungli KTP-el oleh Polda Jabar dan Polres Ciamis, Rabu (15/5).

CIAMIS – Penanganan kasus operasi tangkap tangan (OOT) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis kini ditangani Polres Ciamis. Itu seiring diserahkannya penanganan kasus yang diduga melibatkan dua honorer tersebut dari Polda Jabar.

Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Ciamis AKP Hendra Virmanto mengatakan saat ini pihaknya melakukan tahapan pemeriksaan. “Jadi kami masih mendalami dulu,” singkatnya dihubungi Radar Kamis siang (16/5).

Dihubungi terpisah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis Agus Ali Akbar mengaku menunggu hasil dan keputusan Tim Saber Pungli Kabupaten Ciamis terkait OTT di dinasnya dua hari lalu itu.

Agus juga telah melaporkan atas OTT terhadap dua honorer di dinasnya itu kepada bupati, wakil bupati, asisten daerah dan sekda.

Saat ditanya soal sanksi bagi dua honorer yang terjaring OTT Polda Jabar, dia tak menjawab. Dia hanya mengatakan, “Kami nunggu hasil keputusan tim saber pungli”.

Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciamis periode 2017-2018 Sholihin Susanto mengapresiasi langkah Polda Jabar melakukan operasi tangkap tangan di Disducapil. Operasi tangkap tangan di Disdukcapil itu seperti membuktikan bahwa informasi yang beredar di masyarakat bahwa ada pungli untuk mengurus pembuatan administrasi kependudukan di Disdukcapil itu terbukti.

Masyarakat, kata Sholihin, beberapa bulan ke belakang sudah ramai bahwa pelayanan di Disdukcapil diskriminatif: jika ada masyarkat yang membuat administrasi kependudukan e-KTP dan kartu keluarga dengan menyerahkan sejumlah uang akan dilayani cepat dan langsung, tapi jika tidak mengeluarkan uang, pelayanannya akan lambat. Bahkan untuk pembuatan e-KTP diganti dengan surat keterangan (suket) dengan alasan blangko e- KTP kosong.

“Kalau ternyata sekarang ada OTT di Disdukcapil berarti peran Satgas Saber Pungli berfungsi sesuai tugas dan fungsinya dan sedikit banyak keresahan masyarakat terhadap praktik pungli terjawab,” ujarnya.

Sholihin mengapresiasi pembentukan Satgas Saber Fungli di setiap tingkatan merupakan solusi konkret melawan dan memberantas maraknya praktik pungli.

“Kita juga berharap lembaga anti pungli tersebut mampu bekerja secara profesional. Hal tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi SKPD di Kabupaten Ciamis yang tupoksinya sebagai pelayanan langsung,” ujarnya.

Dia mengajak semua pihak ikut mengawal penanganan kasus pungli di Disdukcapil itu.

Polda Jawa Barat dan Polres Ciamis, sebelumnya, melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua tenaga honorer berinisial M dan S di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis, Rabu (15/5) sekitar pukul 12.30. Seorang perempuan dan lelaki itu diduga melakukan pungutan liar (pungli) pengurusan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) untuk persyaratan paspor berangkat haji.

Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Hendra Vir­manto SIK mem­benar­kan ada pe­nang­kapan dua tenaga honorer di Disdukcapil terkait pungli KTP-el. Namun, dia belum bisa mengungkapkan identitas pelaku dan jumlah uang pungli. OTT ini dilakukan oleh Polda Jabar dan Polres Ciamis. “Saat ini kedua orang itu lagi diklarifikasi dulu oleh Polda Jabar, namun hasilnya apa nanti akan diserahkan ke Polres Ciamis atau tidak,” tutur dia Ra­bu (15/5). Pungl­i itu berawal ketika ada orang yang ingin membuat KTP-el untuk kebutuhan paspor berangkat haji. KTP-el yang bersangkutan hilang. Karena harus bikin ulang, petugas Disdukcapil itu meminta uang tambahan sebesar Rp 100 ribu untuk satu KTP-el.

“Intinya pungli dan masih dihitung kerugiannya serta masih menunggu hasil pemeriksaan Polda Jabar dulu,” ujar dia. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.