Kasus Pemotongan Bansos 50% Sudah di Kejaksaan Tasik

235
0
KONFERENSI PERS. Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Ropik didampingi anggotanya Aam Nugraha menyampaikan laporan dugaan pemotongan dana bansos Provinsi Jabar di Kantor LBH Ansor, Komplek Kantor PCNU Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (17/2/2021). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA
KONFERENSI PERS. Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Ropik didampingi anggotanya Aam Nugraha menyampaikan laporan dugaan pemotongan dana bansos Provinsi Jabar di Kantor LBH Ansor, Komplek Kantor PCNU Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (17/2/2021). DIKI SETIAWAN / RADAR TASIKMALAYA
Loading...

MANGUNREJA – Perwakilan lembaga pendidikan keagamaan yang mengalami pemotongan dana hibah bantuan sosial (bansos) di dampingi LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya diklarifikasi oleh Satreskrim Polres Tasikmalaya, Jumat (19/2/2021).

Klarifikasi yang dilakukan oleh Polres Tasikmalaya berjalan tertutup. Dalam ruangan hanya ada perwakilan lembaga pendidikan keagamaan dan kuasa hukum dari LBH Ansor.
Selain di Polres Tasikmalaya, kasus pemotongan bansos dari Pemprov Jabar ini pun sudah dalam penanganan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan laporannya pun sudah masuk dan sedang ditangani.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Donni Roy Hardi SH mengatakan, pelaporan soal dugaan pemotongan dana hibah bansos provinsi kepada lembaga atau yayasan di Kabupaten Tasikmalaya sudah ada yang masuk ke kejaksaan.

“Sudah (masuk) ke kami juga ada, kita sedang tangani dan masih tertutup. Yang jelas kalau ada hasilnya, nanti kita akan sampaikan. Yang jelas sudah ada pelaporan masuk ke kejaksaan,” singkatnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Hario Prasetyo Seno saat dikonfirmasi soal klarifikasi dari perwakilan lembaga pendidikan keagamaan yang didampingi oleh LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya melalui sambungan telepon dan pesan singkat WhatsApp tidak menjawab.

loading...

Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Ropik mengatakan, pihaknya bersama kuasa hukum melakukan pendampingan lembaga pendidikan keagamaan dalam proses klarifikasi di Polres Tasikmalaya.

“Ya proses ini adalah pendampingan terhadap korban pemotongan dana hibah bansos provinsi, dari Kecamatan Sukarame. Proses penyidikan atau berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Satreskrim Polres Tasikmalaya tengah dilakukan, kami akan mendampingi sampai tuntas klarifikasi,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Menurut dia, proses penyidikan terhadap korban pemotongan dana hibah bansos ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena baru ada tujuh lembaga pendidikan keagamaan yang melaporkan. Kemungkinan bisa sampai Maret.

“Yang jelas, berdasarkan hasil pengakuan korban pemotongan dana hibah bansos ini, terungkap fakta terbaru. Bahwa dalam proses pencairan dana hibah ini, dari mulai pemberkasan dan penawaran, para korban ini tidak seutuhnya langsung membuat proposal atau pun kaitan administrasi,” katanya.

Termasuk, kata Asep, dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah dibuatkan sedemikian rupa dan mengakui bahwa proposal dan NPHD ini tidak ditandatangani langsung oleh kepala lembaga atau penerima bantuan.

“Dan ini menjadi bukti bahwa proses pembuatan pengajuan ini dikondisikan oleh pihak tertentu. Informasi tersebut yang sepintas didengar oleh kuasa hukum LBH Ansor yang berasal dari pengakuan ketujuh penerima bansos asal Sukarame di hadapan penyidik kepolisian,” ujarnya, menerangkan.

Dia menerangkan, bahwa sampai Jumat (19/2/2021) ini, baru tiga lembaga pendidikan keagamaan yang memberikan keterangan klarifikasi ke penyidik kepolisian. Sementara sisanya sudah dijadwalkan untuk proses klarifikasi secara berurutan hingga Maret.

“Yang jelas kita akan mendampingi proses pemanggilan klarifikasi terhadap korban pemotongan dana hibah bansos oleh penyidik kepolisian sampai selesai. Nanti kita lihat hasilnya dari penyidik kepolisian, apakah memenuhi unsur perbuatan pemotongan dan pemalsuan dokumen administrasi baik proposal atau NPHD. Harus dicari sampai ke akarnya siapa dalangnya,” terang dia.

Dia menambahkan, di lapangan terjadi fenomena yang memanfaatkan situasi kondisi di tengah kejadian dugaan pemotongan dana hibah bansos provinsi yang diterima oleh lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya.

“Hari ini kita LBH Ansor mendapatkan laporan bahwa di daerah Tasik Selatan yang sama menerima bantuan bansos dari provinsi dengan tahun anggaran yang sama 2020, itu ada oknum yang meminta sejumlah uang sampai belasan juta, dengan mengaku-ngaku sebagai anggota LBH Ansor,” katanya.

Kejadian ini, ungkap dia, sangat disesalkan sekali, karena ada oknum yang mengatasnamakan dari LBH Ansor dan memanfaatkan situasi kondisi meminta uang kepada lembaga pendidikan keagamaan yang mendapatkan bansos.

“Saya harap penerima bantuan bansos di Kabupaten Tasikmalaya untuk berhati-hati, apalagi ketika didatangi oknum yang mengatasnamakan lembaga hukum atau LBH Ansor. Tolong ditanya dulu apakah punya kartu anggotanya, kalau tidak ada itu bohong apalagi meminta sejumlah uang,” papar dia.

Adapun sikap LBH Ansor, tambah dia, sedang menelusuri dan mengejar jejak oknum yang mengatasnamakan dari LBH Ansor dan meminta uang ke penerima bansos. Karena dikhawatirkan tidak hanya ke satu lembaga saja, merembet ke lembaga penerima bantuan ini. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.