Kasus Pungli di Daerah Jadi Atensi

8

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait dengan hasil Rapat Koordinasi Tim Saber Pungli yang digelar Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) beberapa hari yang lalu.

Ketua Ha­rian Tim Sa­tu­an Tugas Sa­­pu Bersih Pu­­ngutan Liar (Sat­­gas Saber Pungli), Komjen Pol Putut Eko Bayu Seno membeberkan hasil te­muan mereka dalam Rapat Koordinasi Tim Saber Pungli yang bertempat di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (17/10).

Dari hasil temuan Tim Saber Pungli selama periode 2016-2018 ditemukan instansi yang paling banyak kasus pungli adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polri.

Setidaknya dari dua instansi tersebut ada sebanyak 36 ribu aduan dari masyarakat.

Pengaduan tersebut berasal dari pesan pendek, website, surat elektronik hingga laporan langsung. Dari jumlah tersebut, 50 persen terkait dengan persoalan pelayanan masyarakat dan 20 persen terkait dengan masalah perizinan.

Jika dirinci, ada sekitar 13 ribuan aduan masyarakat yang tidak dapat ditangani. Sedangkan 12 ribu lainnya saat ini sedang dalam proses ditindaklanjuti dan 1.393 perkara sudah melalui proses ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk skala provinsi sendiri berdasarkan data dari Tim Saber Pungli, provinsi yang paling banyak aduan kasus pungli diantaranya, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten dan Sumater Utara.

Dari hasil operasi tangkap tangan di tingkat provinsi sampai saat ini berjumlah 7.439 kasus.

Tjahjo Kumolo kepada awak media di Jakarta mengatakan pihaknya belum menerima laporan secara detail mengenai data dari inspektorat di seluruh Indonesia mengenai pungli. Namun, ia berjanji dalam waktu dekat akan melakukan inventarisasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pungli. “Secara detail saya belum terima laporan. Tapi, Irjen hasil rapat dengan inspektorat seluruh indonesia, dalam waktu dekat akan menginventarisir masalah-masalah yang berkaitan dengan pungli, mark up dan penyalahgunaan,” kata Tjahjo.

Dia mengakui angka yang disampaikan oleh Satgas Saber Pungli cukup tinggi. Tapi secara detil pihaknya akan merilis untuk dapat mengetahui daerah mana saja dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. “Saya kira kita harus punya komit untuk membuka transparansi untuk proses yang berkaitan dengan keuangan negara maupum daerah. Secara detail jumlah itu sedang disusun. Begitu selesai disusun akan langsung turun ke bawah,” ujarnya.

Dari hasil rapat koordinasi yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli, pihaknya langsung terus melakukan inventarisasi. Jika memang harus dilakukan proses hukum, maka itu harus dilakukan. Tapi, jika masih belum sampai ke tahap itu bisa diingatkan terlebih dahulu. ”Nah kami minta pada semua jajaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk saya mari kita menghindari hal-hal yang melanggar aturan,” pintanya. (hrm/fin)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.