Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

3.1%

19.3%

7.3%

70.3%

Kasus SOr Ciateul Garut Mulai Disidangkan

265
0
RAMAH. Kasi Pidsus Kejari Garut Deny Marincka ditemui di ruangannya. yana taryana / rakyat garut

TAROGONG KIDUL – Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan sarana olahraga (Sor) Ciateul mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Bandung.

Kedua terdakwa yakni mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Garut Kus dan mantan anak buahnya, yakni mantan Kabid Kemitraan Sarana dan Prasarana Dispora Garut, YK.

Baca juga : Anggota DPR-RI: Jangan Tutup Tempat Wisata di Garut

Saat ini kedua terdakwa juga sudah dipindah dari Rumah Tahanan (Rutan) Garut ke Rutan Kebon Waru, Bandung.

“Sidang perdana kasus Sor Ciateul ini sudah menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Bandung pada Senin (31/8). Kedua terdakwa juga sudah kita pidahkan ke Kebon Waru,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidus) Kejaksaan Negeri Garut Deny Marincka Selasa (1/9).

Deni menerangkan agenda sidang perdana yakni pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam dakwaan, disebutkan bahwa Kus bersama mantan anak buahnya, YK, didakwa pasal 2, 3 dan 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan pasal 9 menyebutkan pejabat yang dengan sengaja memalsukan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dapat dipenjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp 250 juta.

Terdakwa, diungkapkan Deny, melalui pengacaranya mengajukan eksespsi atas dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Pembacaan eksespsi dari para terdakwa sendiri akan dilakukan pada sidang lanjutan pada Rabu (9/9).

Deny mengatakan dakwaan yang dibacakan pihaknya bagi terdakwa dianggap sudah tepat. “Dalam pandangan jaksa, dakwaan tersebut sudah tepat dan yakin melihat fakta-fakta yang ada. Ancamannya ya itu,” katanya.

Baca juga : Tebing Berpotensi Ambrol, Warga Dayeuh Handap Garut Was-Was

Denny mengungkapkan kondisi Kus dan mantan anak buahnya dalam kondisi sehat. Selain itu, sebelum masuh Rutan Kebon Waru hasil rapid test Kus tidak menunjukan gejala Covid-19 sehingga bisa mengikuti persidangan.

Kedepannya, sidang akan dilakukan secara virtual karena masih belum berakhirnya pandemi Covid-19. “Jadi nanti terdakwa akan tetap di Rutan Kebon Waru, namun tetap dalam persidangan kita tetap dilakukan di Pengadilan Tipikor Bandung,” paparnya. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.