Kaum Hawa Masih Termarjinalkan

141
0
Ir Noneng Masitoh MM

Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama sebagai warga negara, akan tetapi kaum hawa saat ini masih dipandang sebelah mata dalam berbagai bidang kehidupan.

Di Tasikmalaya, kesetaraan gender belum bisa dirasakan dalam beberapa hal khususnya di dunia birokrasi dan politik. Padahal perempuan memiliki kesempatan sama dengan kaum adam.

Kesetaraan gender sendiri bukan berarti perempuan harus melawan kodratnya. Selama itu bisa dan boleh dilakukan oleh perempuan, maka mereka layak diberi kesempatan.

Kepala Pusat Gender, Kependudukan dan Lingkungan Hidup LPPM Universitas SiliwangiIr Noneng Masitoh MM menyebutkan bah­wa perempuan di Tasik­malaya masih di pandang sebelah mata. Di dunia birokrasi, perempuan yang menduduki jabatan strategis masih bisa dihitung jari. “Tingkat kadis saja baik kota maupun kabupaten hanya ada 1 orang, selebihnya paling kabid ke bawah,” ungkapnya saat berbincang dengan Radar, Senin (1/7).

Jika dilihat dari potensi, Noneng mengenal beberapa ASN perempuan sangat mampu untuk memegang jabatan strategis. Maka dari itu, dia berasumsi bahwa perempuan di Tasikmalaya masih dipandang sebelah mata. “Analisis saya bukan karena mereka tidak mampu, tapi ada hal lain di balik itu,” terang wanita yang sudah beberapa kali membuat jurnal tentang gender tersebut.

Kurangnya diberi kesempatan bagi kaum hawa, kata dia, bermula dari pemimpin yang tidak sensitif terhadap gender. Sehingga berimbas kepada minimnya rasa percaya diri perempuan menunjukkan kelayakan menduduki jabatan strategis. “Harusnya negara membangun rasa percaya diri bagi perempuan,” tuturnya.

Di bidang politik, kata Noneng, sebagaimana diketahui aturan KPU mewajibkan partai mengakomodir 30 persen perempuan. Menurutnya, itu bukan bentuk penghargaan karena akhirnya kaum hawa hanya dijadikan pijakan supaya parpol bisa mendaftarkan caleg. “Kalau memang tujuannya menghargai perempuan, harusnya 30 persen itu anggota legislatif, bukan calon anggota legislatif,” katanya.

Noneng yang juga dilibatkan dalam Raperda Ranham (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) tersebut, ingin memperjuangkan setiap instansi harus menyediakan ruang laktasi (menyusui, Red). Supaya pegawai perempuan yang memiliki bayi bisa membawa dan menyusui anaknya dengan leluasa. “Jangan hanya memperhatikan smoking room, ruang laktasi juga harus ada,” katanya.

Ruang laktasi ini, sambung Noneng, akan berdampak kepada pertumbuhan anak sebagai generasi penerus bangsa. Karena saat ini, banyak pegawai perempuan yang tidak bisa memberikan ASI secara maksimal. “Harusnya itu kan dua tahun, ini baru beberapa bulan banyak yang sudah dilepas karena disibukkan tugas,” papar Noneng yang pernah menjadi dosen dari Wakil Gubernur Jawa Barat H Uu Ruzhanul Ulum.

Terpisah, Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Tasikmalaya Hj Namina Nina menuturkan hal serupa. Kesetaraan gender di Tasikmalaya masih berupa wacana. “Buktinya, caleg perempuan tidak terpilih sekarang nasibnya banyak yang memprihatinkan,” tuturnya.

Sepakat dengan Noneng, Hj Nina juga berharap 30 persen kuota perempuan diberlakukan untuk anggota legislatif. Supaya kekuatan memperjuangkan hak perempuan di gedung parlemen lebih besar. “Bagaimana bisa memperjuangkan jika secara kuantitatif saja sangat minim,” katanya.

Wanita yang juga berprofesi sebagai advokat ini, juga banyak melihat perempuan menjadi korban rumah tangga. Dalam kasus perceraian, perempuan kebanyakan menjadi korban. “Baik itu secara psikologi rumah tangga, juga ekonomi,” tuturnya.

Ada beberapa kasus perceraian yang berakibat seorang janda harus terlilit hutang lintah darat. Pasalnya, kebanyakan dalam keluarga, istri hanya sebagai ibu rumah tangga. “Dari yang saya temukan, ada beberapa yang terpaksa meminjam ke rentenir untuk memulai usaha,” tuturnya.

Untuk itu, dia berharap perlindungan dan perhatian negara atau pemerintah kepada perempuan benar-benar terealisasi. Karena perempuan adalah kaum yang harus dilindungi. “Ini jadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah, termasuk di Kota Tasikmalaya,” katanya.

Terpisah, Kepala Bidang Pembinaan Data Informasi dan Formasi Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Kota Tasikmalaya Dimas Iskandar menyebut jumlah pegawai perempuan justru lebih banyak dibanding kaum adam.

Berdasarkan data BKPPD per Juni 2019, setidaknya terdapat 3.984 orang perempuan dari jumlah total 7.092 orang pegawai di lingkungan Pemkot Tasikmalaya. Sisanya jenis kelamin laki-laki sebanyak 3.108 orang. “Terbilang banyak melebihi pegawai laki-laki. Namun, kebanyakan menduduki jabatan dengan fungsional tertentu,” ucapnya kepada Radar, Senin (1/7).

Tetapi, kata dia, pegawai perempuan yang menduduki jabatan struktural pun cukup banyak. Mulai dari tingkat eselon 2 sampai dengan staf, staf pejabat diisi kalangan perempuan, termasuk posisi strategis dalam mengemban suatu jabatan. “Kami kira cukup banyak (keterwakilan, Red) dari staf, kasi, kabid, sekdis bahkan kadis juga ada perempuan. Wakil Direktur RSUD juga perempuan,” terangnya.

Menurutnya, peluang meniti karier baik bagi pegawai laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan sama. Hanya saja, dimungkinkan pimpinan mengukur kemampuan dan kompetensi juga. Seperti, pada instansi tertentu yang memerlukan waktu standby 24 jam, tentu pertimbangannya lebih mengutamakan laki-laki. “Hanya proporsi saja, terutama pada jabatan struktural dan posisi tertentu dapat dikatakan banyak diisi pegawai laki-laki. Tetapi tidak menutup kemungkinan, perempuan juga bisa ditugaskan untuk waktu yang 24 jam misalnya. Tetapi dengan berbagai pertimbangan, mungkin pimpinan menetapkan di posisi tertentu,” kata Dimas memaparkan.

Saat ini, kata dia, kondisi pegawai perempuan lebih banyak mengisi pada jabatan fungsional. Seperti guru, tenaga kesehatan semacam dokter, bidan dan perawat. “Kan tidak ada bidan laki-laki. Otomatis jabatan semacam itu akan didominasi perempuan,” selorohnya. (rga/igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.