Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

4.3%

20.4%

8.3%

67%

Kecamatan Usulkan Ganti Rugi Tanaman Warga Korban Banjir Sukaresik Tasik

74
0
MENANABUR BENIH. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi (dua kiri) menabur benih ikan di Sungai Citanduy dan Cikidang belum lama ini.DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA FOR RADAR TASIKMALAYA

SINGAPARNA – Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perumahan Permukiman (DPU-TRPP) Kabupaten Tasikmalaya menegaskan soal ganti rugi lahan dan tanaman dalam pelaksanaan normalisasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) tidak ada ganti rugi.

Alasannya karena dalam darurat normalisasi Sungai Cikidang-Citanduy di Kecamatan Sukaresik tersebut tidak masuk dalam program strategis nasional yang di dalamnya disiapkan anggaran ganti rugi dan pembebasan lahan.

Baca juga : 5 Desa di Tasikmalaya Nikmati Internet Gratis dari Telkom

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perumahan Permukiman (DPU-TRPP) Kabupaten Tasikmalaya Dede Sobandi mengatakan, soal adanya permintaan masyarakat untuk ganti rugi lahan dan tanaman, BBWS memang tidak mempunyai anggaran.

“Menurut informasi dari BBWS, tidak ada anggaran untuk ganti rugi. Karena normalisasi darurat yang akan dilaksanakan di Sungai Citanduy di Kecamatan Sukaresik tidak masuk program strategis nasional,” terang Dede kepada Radar, Jumat (14/8).

Dede menyarankan ketika muncul permasalahan di lapangan adanya ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dengan BBWS, pemerintah kecamatan atau desa bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat.

“Artinya normalisasi Sungai Citanduy-Cikidang ini untuk kebaikan bersama baik pemerintah atau masyarakat. Agar banjir yang selalu terjadi bisa ditanggulangi dan tidak terjadi lagi dengan pengerukan pendangkalan sungai,” jelas dia.

Bahkan, lanjut dia, sempat pada saat pertemuan atau rapat di provinsi bersama BPBD, BBWS, perwakilan pemerintah daerah, dengan pemerintah kecamatan dan Desa Tanjungsari pernah disampaikan bahwa masyarakat ingin ada normalisasi.

“Ada pernyataan tidak akan ada ganti rugi dan kesiapan masyarakat ketika normalisasi. Ternyata di lapangan cukup tidak sinkron. Artinya BBWS sudah siap normalisasi, mudah-mudahan ada pendekatan kembali dari kecamatan dan desa untuk kepentingan bersama,” papar dia.

Dari pantauan dinas, tambah dia, memang kondisi di lapangan sekitar Sungai Cikidang-Citanduy yang akan dinormalisasi BBWS pada umumnya banyak pohon bambu.

Artinya tinggal memilih apakah masyarakat siap mengikhlaskan tanah atau terus terjadi banjir.

“Kesempatan sebenarnya ketika BBWS siap melaksanakan normalisasi bagi masyarakat di Sukaresik. Agar ke depannya bisa terhindar dari banjir, ketika terjadi hujan,” tambah dia.

Dia menambahkan, dalam aturan pun Permen PU Nomor 14 /PRP/M/ Tahun 2015 tentang Identifikasi Nama Daerah Irigasi dan Kewenangannya serta dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang SDA dan Permen PU 2015 tentang Sepadan Sungai dan Waduk tersebut lokasi normalisasi itu dilakukan di sepadan sungai.

“Kalau menurut aturan lahan di sepadan sungai adalah milik negara. Kemudian, misalnya ada kebutuhan negara seperti normalisasi ini, walaupun ada lahan atau tanaman warga sepanjang itu di sepadan sungai tidak ada ganti rugi atau masyarakat bisa mengizinkan untuk kepentingan bersama,” jelas dia.

Camat Sukaresik Opan Sopian MSi mengatakan, terkait pendekatan sebetulnya pemerintah kecamatan dan desa sudah melakukan beberapa pertemuan dengan masyarakat, termasuk urusan ganti rugi lahan dan tanaman sudah disampaikan kepada masyarakat.

Pemerintah kecamatan, jelas dia, sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah, bahkan sudah berinisiatif ketika BBWS tidak sanggup menyediakan anggaran ganti rugi, kecamatan mencoba mengusulkan agar ada support dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

“Kami pernah mencoba mengusulkan ke pemerintah daerah, agar ada inisiatif perhatian, jika memang masyarakat tetap meminta ganti rugi. Kami sudah sampaikan ke BPBD kabupaten dan provinsi,” papar dia.

“Kita di pemerintahan kecamatan meminta usulan dari desa, camat sebagai fasilitasi dengan kabupaten atau bisa saja kabupaten meminta usulan anggaran ke provinsi kalau ada tanah masyarakat yang digunakan normalisasi,” kata dia.

Artinya, tambah dia, dalam pelaksanaan normalisasi ini semua pihak bisa membantu. Baik itu dari BBWS, BPBD provinsi bahkan pemerintah daerah dan DPRD-nya.

Adapun soal jumlah lahan warga yang seharusnya melakukan penghitungan berapa panjang atau lebar tanah dan tanaman yang nanti terkena normalisasi.

“Ada pihak konsultan di BBWS, jadi kapasitasnya ada di BBWS, nanti bisa dengan observasi dan verifikasi oleh BBWS nanti disampaikan ke pemkab atau ke provinsi atau bahkan pusat. Agar ada perhatian,” jelasnya.

Baca juga : Kepergok tak Pake Masker, 65 Warga Kota Tasik Disanksi Nyapu Jalan

Untuk jumlah kepala keluarga (KK) sendiri, terang dia, di sekitar sepadan Sungai Cikidang-Citanduy yang biasa terkena dampak banjir sekitar 153 KK.

“Itu pun tidak semua memiliki lahan atau tanaman di dekat sepadan sungai. Hanya sebagian saja. Termasuk jika banjir tidak semua terdampak, jadi tergantung debit air yang masuk ke pemukiman masyarakat,” kata dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.