Kedua Kalinya Pemerintah Kota Tasikmalaya Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

31
TERIMA PIAGAM. Wakil Wali Kota Tasikmalaya H Muhammad Yusuf (kanan) menerima Piagam Predikat WTP di Gedung Dwi Warna Kanwil Dirjen Perbendaharaan Bandung, Rabu (31/10).

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI.

Pemkot Tasikmalaya masuk dalam 25 pemerintah daerah (pemda) di Jawa Barat yang mendapatkan penghargaan serupa. Penghargaan kedua kalinya itu diserahkan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Jawa Barat di Bandung, Rabu (31/10).

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Yuniar Yanuar Rasyid mengatakan penghargaan tersebut merupakan apresiasi bagi pemda yang telah melaporkan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP).

“Ini patut disyukuri karena memiliki makna bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar atas aspek material sesuai SAP. Kemudian telah terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif,” beber Yuniar dalam siaran pers usai penyerahan penghargaan.

Namun, kata dia, opini WTP bukan berarti suatu institusi terbebas dari korupsi. Ancaman tindak pidana korupsi harus selalu diwaspadai dan dicegah.

Karena, apabila terjadi hal demikian akan sangat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pengelola keuangan publik.

“Partisipasi semua pihak, baik dalam maupun masyarakat luas diperlukan dalam mengawal rangkaian proses pengelolaan keuangan. Memastikan terwujudnya good governance dan clean government,” pintanya.

Sementara itu, Asisten Daerah I Setda Kota Tasikmalaya Nana Sujana menjelaskan penghargaan tersebut harus menjadi pemicu semangat Pemkot Tasikmalaya agar lebih baik lagi.

“Mempertahankan itu akan lebih sulit dari pada meraih. Jadi kita harus lebih struggle, harus siap, lebih bekerja keras supaya bisa mendapatkan ketiga kalinya nanti,” kata Nana saat dihubungi.

Dia berharap seluruh satuan kerja perangkat pemerintah daerah (SKPD) berkomitmen untuk mempertahankan predikat WTP. Sebab, beban tersebut tak hanya di tangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) semata.

“Diharapkan semuanya kompak karena yang namanya laporan pemerintah itu merupakan hasil laporan seluruh SKPD yang ada di Kota Tasik. Harus ada komitmen bersama dari jajaran wali, wakil wali kota dan seluruh kepala SKPD terkait pelaporan keuangan sehingga hasilnya baik,” harapnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.