Kegiatan Warga Ciamis Mulai Dibatasi, Begini Kata Bupati..

27
0
radartasikmalaya.com
ilustrasi covid-19/ radartasikmalaya.com

CIAMIS – Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama unsur Forkopimda melaksanakan rapat persiapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk pengendalian penyebaran Covid-19, Sabtu (9/1) siang di Aula Adipati Kusumadiningrat Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Hasilnya, PPKM akan mulai diberlakukan pada 11-25 Januari 2021.

Bupati Ciamis Dr H Herdiat Sunarnya MM menyampaikan, pemberlakuan kebijakan tersebut berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Bahwa Ciamis termasuk dalam 20 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang diharuskan melaksanakan PPKM sesuai instruksi Mendagri.

Ini memang keputusan yang berat, di sisi lain saat ini masyarakat mau berkembang dari sisi perekonomian, namun kita harus mengambil sikap dan keputusan untuk melaksanakan PPKM.

Baca juga : Lagi, Atap Bangunan SD Pakai Baja Ringan di Ciamis Ambruk

“Tentuya penerapan PPKM sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat, tetapi ada hal yang lebih penting lagi mengenai kesehatan dan keselamatan masyarakat,” paparnya.

Herdiat menyampaikan bawa tren kasus Covid-19 di Kabupaten Ciamis terus berkembang setiap harinya tidak kurang 20-30 orang yang terkonfirmasi positif. Terhitung pada Jumat 8 Januari 2021 kasus Covid-19 di Ciamis ada 1.284 dan Sabtu 9 Januari meningkat 28 orang menjadi total 1.312 orang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dari hasil evaluasi Satgas Covid-19 Jawa Barat, Kabupaten Ciamis termasuk dari 20 Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dan harus memberlakukan PPKM.

“Kriteria tersebut dilihat dari tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat keterisian tempat tidur isolasi Covid-19 dan rasio kasus aktif di setiap Kabupaten/Kota masing-masing,” ujarnya, menjelaskan.

Kata Herdiat, dalam pemberlakuan PPKM ini sesuai instruksi Mendagri Nomer 1 2021. Instruksi tersebut menerangkan, wilayah tempat kerja dilaksanakan WFH untuk 75 persen jumlah pegawai. Pusat perbelanjaan jam buka maksimal pukul 19.00 WIB. Aktivitas tempat ibadah dengan kapasitas 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan.

Sementara pelaksanaan belajar mengajar dilakukan secara daring. Pelayanan rumah makan memperhatikan kapasitas pengunjung maksimal 25 persen dari kapasitas tempatnya.

Sementara, lanjut dia untuk fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Untuk kebutuhan pokok tetap berjalan dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas terbatas. “Selain itu, pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan dan untuk moda transportasi dengan kapasitas diatur,” ujarnya.

Herdiat menambahkan untuk pelaksanaan WFH dilakukan di setiap SKPD semua instan. Dalam pelaksanaan WFH bagi pegawai eselon 4 bekerja dengan digilir atau bergantian, kemudian eselon 3 dan 2 hadir seperti biasa. Sementara untuk Rencana pembelajaran SD, SMP, SMA/ sederajat tatap muka yang dilakukan secara parsial di tanggal 11 Januari tidak dilakukan dan dihentikan.

Pelaksanaan PPKM ini di samping berat bagi masyarakat berat juga bagi Pemkab Ciamis karena harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit sementara anggarannya belum teranggarkan,” imbuhnya.

Pihaknya meminta agar semua unsur dalam pelaksanaan PPKM mulau menyosialisasikannha kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan PPKM ini tracing di Kabupaten Ciamis bisa melandai lagi, saat ini masih di level oranye,” tuntasnya. (rls/isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.