Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

4.2%

20.4%

8.1%

67.2%

Kejaksaan Kota Banjar Hentikan Penyelidikan Kasus Apeksi, Begini..

82
0
PENJELASAN. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Gunadi (dua dari kiri) menjelaskan hasil pemeriksaan kegiatan Apeksi 2019 di Kantor Kejaksaan Banjar Rabu (19/8). Kasus itu dihentikan karena kerugian negara sudah dikembalikan. Cecep herdi / radar tasikmalaya
PENJELASAN. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Gunadi (dua dari kiri) menjelaskan hasil pemeriksaan kegiatan Apeksi 2019 di Kantor Kejaksaan Banjar Rabu (19/8). Kasus itu dihentikan karena kerugian negara sudah dikembalikan. Cecep herdi / radar tasikmalaya

BANJAR – Kejaksaan Negeri Kota Banjar menghentikan kasus penyelidikan dugaan penyalahgunaan anggaran Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Semarang Jawa Tengah tahun 2019. Kejaksaan menghentikan proses penyelidikan lantaran kerugian negara sekitar Rp 87,5 juta sudah dikembalikan ke kas daerah.

“Hasil audit dari Inspektorat Banjar memang ditemukan selisih anggaran total Rp 87,5 juta, namun sudah dikembalikan ke kas daerah melakui transfer ke Bank BJB oleh seluruh OPD, kecamatan, kelurahan, serta bagian tata pemerintahan dan yang lainnya pada tanggal 14 Agustus 2020,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Gunadi Kamis (20/8).

Baca juga : Sebelum Belajar Tatap Muka, Sekolah di Kota Banjar Harus Buat Tim Gugus Tugas

Menurutnya, karena sudah ada pengembalian, maka unsur pidana yang bisa dituduhkan secara otomatis hilang dan bisa dihentikan karena prosesnya masih tahap penyelidikan, bukan penyidikan. Jika dipaksakan pun, kata dia, di pengadilan akan kalah karena tidak memenuhi unsur tuntutan.

“Memang kita diprioritaskan untuk mengembalikan kerugian negara dibanding penindakan. Dengan pemeriksaan ini kita berhasil mengembalikan uang negara ke kas daerah sebesar Rp 87 juta,” kata Gunadi.

Kejaksaan pada 30 Juli 2020 membuat tim untuk mengusut dugaan penyelewengan anggaran kegiatan Apeksi tahun 2019. Secara maraton, tim kemudian memeriksa para bendahara dinas, kelurahan, kecamatan. Seluruh kepala OPD dan pemilik travel juga tidak luput dari permintaan keterangan. Pemeriksaan dimulai sejak 3 Agustus hingga 5 Agustus 2020.

“Jadi untuk rincian pengembalian itu bervariatif dari semua peserta baik OPD, kelurahan maupun kecamatan dan bagian di Setda Banjar. Mulai Rp 700 ribu hingga Rp 17 juta. Yang paling besar pengembaliannya dari bagian tata pemerintahan sebesar Rp 17 juta karena memang tapem sendiri yang menjadi koordinator sekaligus panitia kegiatan Apeksi 2019 tersebut,” katanya.

Baca juga : Korupsi di Kota Banjar, FRDB Datangi Kejaksaan, Tanyakan Ini..

Dugaan tersebut terbukti setelah pemeriksaan seluruh pihak terkait. Anggaran untuk kegiatan Apeksi terkumpul hasil patungan dari anggaran perjalanan dinas kepala OPD.

Setelah terkumpul, uang tersebut digunakan untuk biaya transportasi dan akomodasi.
Sementara, bagian tata pemerintahan juga menganggarkan untuk kebutuhan yang sama. Sehingga terjadi double anggaran.

“Iuran tersebut untuk kebutuhan akomodasi. Sedangkan Tapem juga punya anggaran, dinas juga diminta patungan biaya. Pengumpulan uang itu ada yang tidak sesuai, sehingga ada kelebihan. Kita mengakui jika kasus ini tidak diungkap kemungkinan besar ini tidak akan ada pengembalian,” kata Gunadi. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.