Kejaksaan Terus Dalami Kasus Dugaan Korupsi Mantan Kades di Ciamis

312
0
ilustrasi

CIAMIS – Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis  akan memperdalam kasus dugaan korupsi  yang menimpa dua mantan kepala desa.

Hal itu dibenarkan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis Ahmad Tri Nugraha SH kepada Radar, Minggu (20/9). Pendalaman kasus tipikor ini untuk mengetahui apakah ada tersangka lain atau tidak.

Baca juga : Rumah Pedagang Ayam Keliling Warga Raksabaya Ciamis Hangus Dilalap Api

“Ya kita akan perdalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan kepala desa. Namun, sampai saat ini untuk tersangkanya masih itu (dua mantan kepala desa),” ujarnya, menjelaskan.

Terpisah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh (Unigal) Kabupaten Ciamis H Dudung Mulyadi SH MH menambahkan, persoalan tindak pidana korupsi yang menjerat kepala desa ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan cara pencegahan.

Di mana para kepala desa ini diberikan arahan dan bimbingan dari aparat penegak hukum (APH).

Sehingga kepala desa bisa lebih berhati-hati dalam menjalankan aturan dan kewenangannya. Dengan begitu, ke depan tidak ada lagi kepala desa yang terjerat hukum.

“Saya kira pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk memberikan pembinaan terhadap para kepala desa dalam pemahaman soal hukum. Sehingga kepala desa bisa lebih berhari-hati dalam merealisasikan angaran dari sumber mana pun,” ujarnya, menjelaskan.

“Kami harapkan penegak hukum ini tidak hanya berada di hilir, tapi harus bisa juga berada di hulu. Artinya, diharapkan juga dilakukan pencegahan dengan memberikan pembinaan dan arahan soal hukum,” katanya, menambahkan.

Selain itu, kata dia, proyek atau kegitan di desa harus diikuti atau dibimbing dengan pemahaman hukum dalam pelaksanaannya.

Sehingga kepala desa bisa memahami dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, upaya pencegahan tindak pidana korupsi bisa berjalan dengan baik.

“Kalau ada pengawasan secara ketat dari pemerintah daerah atau APH terhadap proyek yang ada di desa tidak akan terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan kepala desa,” katanya.

Kemudian, kata dia, peran BPD pun harus lebih maksimal dalam mendampingi pemerintah desa.

Baca juga : ASN Setda Ciamis Positif Corona, 195 di-Swab Test

Sehingga semuanya bisa kompak dalam merealisasikan dan mengawal pembangunan di desa dengan anggaran yang saat ini cukup besar.

“Kemudian harus ada transparansi anggaran di desa, apalagi anggaran yang masuk jumlahnya tidak sedikit, bisa mencapai miliaran. Sehingga sangat penting dilakukan transparansi dan pengawalan dari semua pihak supaya realisasinya tepat sasaran untuk kepentingan rakyat dan bukan pribadi,” katanya. (isr)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.