Kejari Ciamis Harus Optimalkan Pengungkapan Korupsi

127
0
Endin Lidinilah MAg

CIAMIS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Ciamis harus terus mengoptimalkan kinerjanya dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Tiga kasus yang sedang ditangani yakni dugaan korupsi retribusi Situ Lengkong Kecamatan Panjalu, pengadaan daftar hadir sidik jadi di instansi pendidikan, kesehatan dan kecamatan serta pengadaan makan-minum (mamin) dan alat tulis kantor (ATK) KPU Pangandaran harus dituntaskan. Tidak boleh lenyap begitu saja.

Direktur Insan Pencerahan Masyarakat (Inpam) Kabupaten Ciamis Endin Lidinilah MAg mengapresiasi pengungkapan tiga kasus korupsi. Namun, bagi dia hal itu belum cukup.

Menurut dia, sejak lima tahun terakhir, kejari baru mengungkap kasus korupsi ke publik belakangan ini. Itu pun setelah ada aksi-aksi yang dilakukan oleh aktivis, mahasiswa dan masyarakat. Seharusnya, setiap tahun, minimal kejari bisa mengekspos dua kasus korupsi supaya publik bisa ikut memantau dan mendukung aparat penegak hukum. Dengan keterbukaan itu, kepercayaan masyarakat terhadap kejari akan terus tumbuh.

“Jangan ada kesan, progress penanganan kasus baru dibuka ke publik setelah ada pressure dari civil society. Kesannya kurang baik,” kada dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Tasikmalaya itu, Minggu (28/7) siang.

Endin juga mempertanyakan progres penanganan kasus dugaan rehabilitasi Taman Lokasana. Padahal, dalam keterangan Maret 2019, kejari menemukan permasalahan dalam pekerjaan tersebut. Ketidakberesan itu berupa kualitas paving blok yang rusak dan rumput belum diganti.

Menurut dia, hal tersebut sudah menjadi bukti awal untuk melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Kalau pekerjaan itu sedang dalam tahap pemeliharaan sebagaimana keterangan kejari pada Maret lalu, maka pekerjaan itu sudah diserahterimakan. Padahal Pasal 95 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan pekerjaan itu diserahterimakan kalau sudah selesai 100 persen. Faktanya rumput taman belum diganti, berarti pas serah terima, ada pekerjaan yang belum selesai.

Loading...

“Menurut kajian saya, ini sudah melanggar Pasal 95 Perpres 54 Tahun 2010 tersebut. Oleh karena itu, unsur tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor, sudah terpenuhi. Makanya layak dilakukan penyelidikan dan penyidikan,” tuturnya.

“Saya mendorong kejaksaan untuk meneruskan langkah-langkah yang dulu sudah dilakukan, terutama memanggil panitia/pejabat penerima hasil pe­kerjaan, su­pa­ya dimintai ke­te­rangannya, terkait waktu pe­nye­rahan pe­ker­jaan apa­kah me­mang peker­janya sudah 100 persen atau belum se­perti yang diama­nat­kan Per­­pres 54\2010,” kata dia. (isr)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.