Kejari Ciamis : Segera Ada Tersangka

89
0

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis A Tri Nugraha menjelaskan ada dua kasus yang masih ditangani Kejaksaan Negeri Ciamis. Yaitu kasus pengadaan fingerprint dan kasus pengadaan alat tulis kantor, makan dan minum.

Kasus pengadaan mesin fingerprint dilaksanakan di tiga instansi yaitu unit pelaksana teknis dinas (UPTD) puskesmas, kecamatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Jumlah mesinnya sekitar 500 unit. Dalam pengadaan barang tersebut ada dugaan markup atau kemahalan.

Setelah berkoordinasi dan ekspos, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan dalam kasus tersebut harus ada keterangan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). “Kita sudah menyurati LKPP dan minggu depan kami akan melakukan pemeriksaan ahli LKPP,” ujarnya.

Berapa saksi yang telah Kejaksaan periksa soal kasus pengadaan mesin fingerprint? “Saksi-saksi juga sudah diperiksa sebanyak 25 orang. Kenapa prosesnya lama karena tahapan dilalui termasuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan,” kata dia memaparkan.

Terkait kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan kemahalan pengadaan fingerprint, Tri menjelaskan hal itu akan diketahui setelah selesai pihaknya memeriksa ahli dari LKPP.

Saat ini, kata dia, Kejaksaan Negeri Ciamis sudah melanjutkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Mereka telah memeriksa puluhan saksi.

“Jadi kami saat ini masih proses dan semoga secepatnya akan dituntaskan, “ terangnya.

Bagaimana dengan kasus di KPUD Pangandaran? Kejaksaan Negeri Ciamis sudah hampir merampungkan penanganan kasus tersebut. Menurutnya, saat ini sudah mencapai 90 persen.

Dalam waktu dekat, akan ada penetapan tersangka. Selanjutnya akan dinaikkan menjadi tahap penuntutan. Mengenai siapa tersangkanya, itu, kata dia, masih dirahasiakan. “Tunggu dulu saja nanti,” ujarnya.

Untuk kasus di KPUD Pangandaran, kata dia, kerugian negara sekitar Rp 140 juta. Itu hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap anggaran alat tulis kantor (ATK) dan makan minum (mamin) tahun 2017.

Soal penanganan kasus tersebut yang dianggap lama, kata dia, karena hasil penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baru ada Mei.

“Intinya tunggu saja. Kedua kasus ini akan kita secepatnya selesaikan. Mohon bersabar,” ujarnya. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.