Kejari Ciamis Usut 3 Kasus Korupsi

584
0
EKSPOSE. Pejabat Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis mengekspos tiga kasus tindak pidana korupsi di hadapan jurnalis, Senin (22/7). IMAN S RAHMAN/RADAR TASIKMALAYA

CIAMIS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Ciamis tengah fokus menangani tiga kasus dugaan korupsi. Ketiga kasus tersebut yakni dugaan korupsi retribusi objek wisata Situ Lengkong Kecamatan Panjalu, pengadaan mesin daftar hadir sidik jari (finger print) serta makan minum (mamin) dan alat tulis kantor (ATK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangandaran.

Dari ketiga kasus tersebut, kejari baru menetapkan satu tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mamin dan ATK KPU Pangandaran berinisial P.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejari Kabupaten Ciamis Andi Andika Wira SH MH menerangkan, untuk kasus dugaan korupsi retribusi objek wisata Situ Lengkong sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti dan sudah memintai keterangan orang-orang yang bersangkutan. Namun, belum menetapkan tersangka.

Menurut dia, pelaku diduga tidak menyetorkan retribusi objek wisata itu ke kas daerah Kabupaten Ciamis sejak 2015 hingga 2018. Adapun nominal kerugian dari kasus tersebut, pihaknya tengah meminta bantuan penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Kita masih meminta petunjuk dari BPKP,” ujar dia saat ekspose kasus di hadapan para jurnalis dalam momen peringatan Hari Bakti Adyaksa ke-59, Senin (22/7).

Kemudian, kata Andi, untuk kasus pengadaan mesin sidik jari terjadi di beberapa instansi yakni Dinas Pendidikan (Disdik), UPTD puskesmas dan kantor-kantor kecamatan di Kabupaten Ciamis. Kasus ini tengah dalam proses penghitungan kerugian negara. Calon tersangka kasus ini diduga melakukan mark up harga finger print. Pihaknya sudah memeriksa sekitar 50 saksi dari puskesmas, kecamatan dan Disdik.

Selain itu, kejari juga sudah melayangkan surat ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkaitan dengan pengadaan. Kemudian berkoordinasi dengan BPKP berkaitan dengan penghitungan kerugian negara.

Calon tersangka dalam kasus tersebut tidak menutup kemungkinan dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dan pihak ketiga. “Tunggu saja. Masih menunggu kerugian negara dan intinya kita secepatnya tetapkan tersangkanya,” kata dia.

Selanjutnya, dalam kasus dugaan korupsi mamin dan ATK KPU Pangandaran, kejari sudah menetapkan P sebagai tersangka. P adalah mantan sekretaris KPU Pangandaran asal Ciamis. Saat ini yang bersangkutan tengah bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangandaran.

Pengadaan mamin dan ATK KPU Pangandaran itu terjadi pada 2015. Saat itu KPU Pangandaran menginduk ke Kabupaten Ciamis lantaran masih dalam masa transisi. Dengan demikian, yang bertanggung jawab dalam masalah tersebut adalah P. “Insyaallah dalam waktu dekat sudah layangkan panggilan dan bisa langsung dieksekusi untuk penahanan,” tutur dia.

Menurut Andi, kerugian negara atas kasus mamin dan ATK itu mencapai Rp 148 juta. Angka tersebut berdasarkan hasil penghitungan dari BPKP Provinsi Jawa Barat. Tersangka P diduga memalsukan kuitansi dana mamin dan ATK selama menjabat sebagai sekretaris KPU Pangandaran. “Kita ketahui mengenai modusnya tersangka memalsukan bon-bon mamin termasuk ATK untuk operasional,” ujar dia.

P memang sudah mengem­bali­kan seluruh kerugian negara. Na­mun demikian, langkah tersebut tidak menghapus tindak pidana korupsi yang dilakukan P tetapi bisa meringankan ancaman hukuman. Tersangka ini dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman minimal empat tahun penjara maksimal 20 tahun penjara. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.