Kejari Garut Bakal Selidiki Pemotongan Bantuan untuk Pontren & Madrasah

57
0

TAROGONG KIDUL – Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut akan segera turun dan melakukan penyelidikan terkait dugaan pemotongan bantuan untuk pondok pesantren dan madrasah diniyah di Kabupaten Garut.

“Kalau ini benar adanya (pemotongan, Red), kami akan usut tuntas,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Garut Sugeng Hariadi kepada wartawan, Kamis (24/9).

Baca juga : BPJS Ketenagakerjaan Garut Serahkan Santunan Rp42 Juta ke Ahli Waris

Sugeng meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk segera melaporkan hal ini agar pihaknya bisa segera bergerak dan mengoordinasikannya.

“Sebaiknya kasusnya segera dilaporkan secara resmi agar kami bisa bergerak. Laporan resmi dari pihak korban yang dirugikan sangat diperlukan supaya kami bisa menindaklanjutinya,” terangnya.

Sugeng mengatakan, jika permasalahan ini tidak segera dilaporkan ke aparat penegak hukum, maka hal ini bisa berkembang menjadi hal yang tidak baik.

Loading...

Tak menutup kemungkinan nantinya malah akan muncul saling fitnah atau saling curiga karena tidak adanya kejelasan siapa yang telah melakukan pemotongan tersebut.

“Kalau dilaporkan ke penegak hukum, nantinya akan diperoleh kejelasan terkait kejadian sebenarnya, termasuk siapa yang berperan dalam aksi pemotongan ini. Sehingga tidak akan muncul saling curiga,” ujarnya.

Menurut dia, meski nantinya penerima bantuan ini tidak ada yang berani melapor, pihaknya tetap akan turun tangan untuk menindaklanjuti hal ini. Sugeng berjanji untuk segera menurunkan tim guna melakukan penyelidikan di lapangan.

“Meski tak ada yang lapor, kami akan tetap bergerak untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan yang kami miliki. Tetapi lebih baik ada yang lapor, sehingga cepat prosesnya,” terangnya.

Ditemui terpisah, Bupati Garut Rudy Gunawan, mengaku tak mengetahui adanya bantuan dari Kemenag pusat ke pesantren yang ada di Garut. Pemda pun tak terlibat dalam pengusulan bantuan itu.

“Kami senang ada bantuan ke pesantren. Cuma keterlaluan jika ada potongan ke pesantren,” ujar Rudy di Pendopo Garut.

Menurutnya, pengusung bantuan tersebut yang jadi persoalannya. Jika bantuan dipotong 20 persen apalagi sampai 50 persen, sudah sangat keterlaluan.

“Kemenag kan ada kakinya di Garut. Jadi Pemda tidak tahu, saya juga tahu dari media. Harus diusut soalnya ini bantuan ke pesantren,” terangnya.

PEMOTONGAN BANTUAN HUKUMNYA HARAM
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut KH Sirojul Munir menyesalkan adanya pemotongan bantuan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah dari Kementerian Agama.

Menurut dia, pemotongan bantuan ini sifatnya haram, karena sudah menyalahi aturan. “Apapun alasannya, pemotongan bantuan ini hukumnya haram dan tidak seharusnya terjadi. Bantuan ini untuk kegiatan syiar Islam, tega yang memotongnya,” ujarnya.

Ceng Munir – sapaan akrab KH Sirojul Munir- mengaku kaget mendengar informasi pemotongan bantuan untuk lembaga pendidikan Islam ini.

Apalagi dari informasi tersebut, pemotongan dilakukan dengan jumlah yang tidak sedikit yakni mencapai 50 persen bahkan ada yang lebih.

“Kasus ini tak boleh dibiarkan dan harus ditindaklanjuti secara hukum. Sebaiknya aparat hukum secepatnya melakukan penyelidikan guna menindaklanjuti permasalahan ini,” ujarnya.

Baca juga : Kesulitan Pupuk Subsidi, Petani di Garut Ontrog Dinas Pertanian

Ceng Munir juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga turun tangan sebagai langkah awal penyelidikan. Setelah ada temuan BPK, nanti bisa ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.

“Kami juga meminta kepada pimpinan pesantren yang mendapatkan bantuan yang dipotong ini untuk segera melaporkan secara resmi ke aparat penegak hukum. Kasus ini jangan sampai dibiarkan berlarut-larut karena bisa saja menimbulkan hal yang negatif,” paparnya. (yna)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.