Kejari Kota Banjar Terima Limpahan Perkara Korupsi DD

119
0
EKSPOSE. Kajari Kota Banjar Ade Hermawan didampingi Kasi Intel (kanan) dan Kasi Datun (kiri) usai menjelaskan limpahan berkas kasus tipikor dana desa Balokang dari Polres Banjar, Kamis (17/11). Cecep herdi / radar tasikmalaya

BANJAR – Kejaksaan Negeri Kota Banjar menerima limpahan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar dari Tipikor Polres Banjar.

Pelimpahan berkas perkara tahap II dugaan tipikor itu mejerat tersangka mantan Sekretaris Desa Balokang berinisial Y.

“Pelimpahannya dari Tipikor Satreskrim Polres pada Selasa 17 November 2020. Pelimpahannya tentang perkara tahap II kasus korupsi dana desa Balokang,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Banjar Ade Hermawan didampingi Kasi Pidsus Jonatan, Kamis (19/11).

Pemeriksaan berkas perkara, lanjutnya, berlangsung dari siang sampai sore. Saat ini, tersangka dititipkan di Rutan Mapolres Banjar untuk menunggu pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

“Sekarang tersangka masih kami titipkan di Mapolres Banjar. Besok hari Senin rencananya kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor,” ujar Ade Hermawan.

Baca juga : Sport Center di Kota Banjar Dijadikan Ruang Isolasi Pasien Covid-19

Tipikor Satreskrim Polres Banjar Polda sebelumnya telah menetapkan mantan Sekretaris Desa Balokang berinisial Y sebagai tersangka kasus korupsi dana desa Balokang tahun 2015-2016. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah gelar perkara pada tanggal 9 September 2020.

Mantan Sekdes tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti menyelewengkan anggaran dana desa untuk mendanai sejumlah proyek fiktif yang salah satunya untuk pengerjaan proyek infrastruktur.

“Ada sembilan proyek yang terbukti fiktif dan salah satunya itu pengerjaan proyek infrastruktur. Saat ini kami sudah menetapkan Y sebagai tersangka,” ujar Kapolres Banjar AKBP Melda Yanny melalui Paur Subbag Humas Polres Banjar Bripka Nandi Darmawan.

Lebih lanjut ia mengatakan, akibat penyelewengan dana desa tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp 472.381.274.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, tersangka dikenakan Pasal 2, 3 dan Pasal 18 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang nomor 19 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Ancaman pidananya minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara atau denda sebesar Rp 100 juta,” tuturnya. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.