Kejari Kota Banjar Usut Dugaan Korupsi Rutilahu Desa Sukamukti

144
0
RAMAH. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Ade Hermawan SH, MH ditemui di ruangannya kemarin. Cecep herdi / radar tasikmalaya
RAMAH. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Ade Hermawan SH, MH ditemui di ruangannya kemarin. Cecep herdi / radar tasikmalaya

BANJAR – Kejaksaan Negeri Kota Banjar tengah mengusut dugaan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) rumah tidak layak huni (rutilahu) Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman.

Pengungkapan dugaan penyimpangan anggaran bantuan rehab rumah warga miskin dari anggaran APBN tahun anggaran 2016 dengan total bantuan Rp 1,7 miliar itu sudah masuk ranah penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Ade Hermawan SH, MH menjelaskan sudah lebih dari 20 saksi yang dimintai keterangan. Baik penerima maupun pihak-pihak lainnya yang terkait dalam program rutilahu tersebut.

“Prosesnya sudah di tingkat penyidikan. Sejauh ini belum ada tersangka. Kami masih menunggu hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Inspektorat Banjar. Target kita secepatnya kasus ini diselesaikan hingga pelimpahan ke Pangadilan,” kata Ade Hermawan di kantor Kejaksaan Banjar, Rabu (14/10).

Ia mengatakan jumlah penerima manfaat program BSPS rumah tidak layak huni di Desa Sukamukti sebanyak 149 orang. Setiap orang menerima bantuan berupa bahan bangunan untuk rehab rumah, yang jika dinominalkan sebesar Rp 10 dan Rp 15 juta. Besaran penerima sesuai dengan kebutuhan perbaikan rumah.

Baca juga : Jalan Ditambal Malah tak Rata, Warga Kota Banjar Resah

Loading...

Dijelaskan Kajari, dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini yakni jumlah bahan bangunan tidak sesuai dengan jumlah yang harus diberikan. “Kasus ini indikasinya dalam proses penyalurannya tidak sesuai dengan volume bahan yang diterima penerima manfaat. Bahan yang disalurkan tidak sesuai jumlah,” ujarnya.

Dia menyebut ada beberapa pihak yang terkait dalam program ini dan sudah dimintai keterangan. “Nilai anggaran program bantuan rutilahu di Desa Sukamukti ini sebesar Rp 1,7 miliar. Kita berharap pihak Inspektorat segera menyelesaikan proses PKKN. Nanti dari hasil dugaan kerugian itu ada pihak yang harus bertanggung jawab,” katanya.

Plt Inspektur Kota Banjar Walidi membenarkan pihaknya diminta melaksanakan audit PKKN oleh Kejaksaan Negeri Banjar terkait dugaan tipikor program Rutilahu di Desa Sukamukti tahun anggaran 2016. Kegiatan audit sudah dilaksanakan sejak 28 September 2020.

“Mudah-mudahan proses di kami (Inspektorat, Red) bisa diselesaikan secepatnya. Sejauh ini dalam proses audit PKKN tidak ada kendala. Kemudian untuk indikasi kerugian negaranya ada, nanti kami sampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) PKKN ke Kejaksaan setelah penugasan selesai,” terangnya. (cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.