Siapa Calon bupati Tasikmalaya pilihan anda?
18%

82%

Kejari Tasikmalaya Bakar Puluhan Juta Upal dan Narkoba

18
0

MANGUNREJA – Uang palsu (Upal) senilai Rp 41 juta sebagai barang bukti kejahatan yang kasusnya sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkracht, dimusnahkan dengan cara dibakar di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (9/10).

Selain itu barang bukti lainnya seperti narkotika, psikotropika, senjata tajam, pakaian, handphone dan barang lainnya yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap juga ikut dimusnahkan dengan cara dibakar, diblender pakai mixer dan dipotong pakai gergaji mesin bundar.

Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan Kejaksaan Negeri bersama Pemkab Tasikmalaya, Polres Tasikmalaya, Kodim 0612 Tasikmalaya, Badan Narkotika Nasional (BNN) Tasikmalaya dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tasik.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya, Sri Tatmala Wahanani SH menjelaskan, dalam pemusnahan barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini berjumlah 83 barang bukti.

Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan selama periode Januari hingga Agustus 2019. Terdiri dari narkotika jenis ganja, sabu, psikotropika, senjata tajam, pakaian hasil kejahatan asusila dan handphone digunakan untuk komunikasi pelaku kejahatan termasuk uang palsu senilai Rp 41 juta.

“Yang terdiri dari 171 lembar uang pecahan Rp 100 ribu, 483 lembar pecahan Rp 50 ribu, 7 lembar uang pecahan Rp 10 ribu dan satu lembar uang pecahan Rp 5 ribu,” terang Sri, kepada wartawan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasik, kemarin.

Sri menambahkan, khusus untuk soal uang palsu, kejaksaan negeri sudah memberikan putusan terhadap pelaku yaitu, vonis dua tahun penjara.

“Upal Rp 41 juta ini berasal dari tiga perkara kejahatan yang sudah diputus atau divonis. Sudah ada putusan, mereka divonis 2 tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya,” tegas dia.

Kepala Unit Pengedaran Uang Rupiah Kantor Perwakilan BI Tasikmalaya, Suradiyono mendorong pemerintah dan pihak penegak hukum untuk memberikan pengawasan serta sanksi yang berat bagi pelaku pengedar dan pencetak uang palsu karena sangat merugikan masyarakat.

“Di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa selain uang simbol negara, disebutkan juga hukuman penjara maksimal 12 sampai 15 tahun. Artinya harapan kami dari BI dengan adanya hukuman tersebut bisa memberikan efek jera,” tegasnya.

Menurut dia, memang sekilas uang palsu pecahan Rp 100 ribu ini mirip dengan uang asli. Masyarakat di bawah yang menjadi korban sangat kerugian tinggi.

“Kita bantu juga dengan sosialisasi intens ke masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat, penegak hukum dan sekolah,” kata dia.

Plh Sekda Kabupaten Tasikmalaya Drs H Iin Aminudin MSi mengatakan diakui memang dampak peredaran uang palsu sangat merugikan khususnya dibidang perekonomian masyarakat.

“Mengganggu tatanan kehidupan perekonomian masyarakat yang begitu awam terhadap mebedakan uang asli dengan palsu. Kita minta BI juga gencarkan sosialiasi kepada warga masyarakat supaya tidak menjadi korban,” paparnya.

Pada intinya, tambah dia, semua unsur pemerintah daerah, Polri/TNI, BI, kejaksaan dan pihak lainnya bekerja sama dalam pemberantasan uang palsu ini.

Kapolres Tasikmalaya AKBP Doni Eka Putra SIK menegaskan bahwa pihaknya berupaya memberantas peredaran uang palsu dengan mengungkap kasus-kasus pelaku pembuat maupun pengedar uang palsu di wilayah hukum kabupaten.

“Bersama dengan pemerintah daerah, TNI, BNN, Kejaksaan Negeri termasuk BI. Kita terus upayakan pengungkapan kasus ini, yang berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat,” tegasnya. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.