Kelebihan Anggaran Apeksi Kota Banjar Dikembalikan, Unsur Pidananya..

151
0
Jonathan Suranta Martua
Jonathan Suranta Martua

BANJAR – Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Banjar Jonathan Suranta Martua menyebut pihaknya memprioritaskan untuk menyelamatkan uang negara pada kasus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2019. Meskipun nominalnya sekitar Rp 87 juta, namun ia bersyukur dapat menyelidiki kasus tersebut hingga berhasil mengembalikan kelebihan anggaran dan dikembalikan ke kas daerah.

“Dari pusat, peran Kejaksaan saat ini diprioritaskan untuk menyelamatkan kerugian negara, terlepas prosesnya dilanjut atau tidak. Yang penting uang negara terselamatkan dulu. Soal penghentian kasusnya, pertama kan sudah dikembalikan ke kas daerah untuk kelebihan anggaran yang digunakan untuk kegiatan Apeksi 2019 itu. Kedua jika dipaksakan naik ke penyidikan nanti ketika masuk di persidangan juga tetap akan kalah, karena sudah ada pengembalian kelebihan ke kas daerah. Unsur pidananya tidak terpenuhi,” kata Jonathan Senin (24/8).

Baca juga : Disdik Kota Banjar Akan Mendata Sekolah yang Siap

Ia menjelaskan hasil audit Inspektorat Banjar juga nilai dari kelebihan penggunaan anggaran Apeksi 2019 di Kota Semarang Jawa Tengah itu tidak melebihi Rp100 juta.

“Dengan pengembalian uang ke kas daerah itu sudah menjadi prioritas kami dalam menlesaikan kasus ini,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Gunadi mengatakan kasus Apeksi 2019 dihentikan dalam proses penyelidikan lantaran unsur pidana tidak terpenuhi lagi. Kerugian atau kelebihan penggunaan biaya operasional oleh dinas dan lainnya sudah dikembalikan ke kas daerah pada tanggal 14 Agustus 2020.

Loading...

Baca juga : Binmas Kota Banjar Ingatkan Juru Parkir akan Protokol Kesehatan

Sementara itu, penghentian proses penyelidikan penggunaan anggaran kegiatan Apeksi 2019 oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjar menuai kritik. Salah satunya disampaikan Forum Keluarga Mahasiswa Kota Banjar Awwal Muzakki.

Ia menyesalkan lantaran proses hukum tidak dilanjutkan, padahal temuan soal indikasi ketidaksesuaian anggaran sudah terbukti oleh audit Inspektorat. Kemudian sudah ada pengembalian jumlah uang ke kas negara.

“Meskipun para OPD telah mengembalikan uangnya. Tetap secara etika publik sungguh penghentian penyelidikan ini sangat tidak etis. Sekarang apa bedanya dengan misal, ambil contoh orang yang telah mengambil barang milik orang lain dengan barang atau uang tak cukup besar, akan tetapi proses hukum tetap berlanjut meskipun barangkali si pihak orang yang mengambil barang tersebut beritikad untuk mengembalikan. Pidana harusnya tetap berjalan,” kata Awwal Minggu (23/8). (cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.