Kelulusan USBN Ditentukan Sekolah

59
0

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyampaikan bahwa Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dikembalikan 100 persen penyelenggaraannya kepada sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengatakan penyesuaian kebijakan ini untuk memberi kedaulatan kepada sekolah dalam menentukan format penilaian untuk kelulusan siswa.

“Karena selama ini sekolah hanya menerima soal ujian yang dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan masing-masing. Sehingga sekolah tidak mempunyai kemandirian untuk menentukan penilaian kelulusan siswanya,” kata Nadiem, Jumat (13/12).

Nadiem menjelaskan USBN sendiri adalah ujian kelulusan yang digelar di akhir akhir jenjang kelas 6 SD, 3 SMP, 3 SMA. USBN merupakan ujian yang menentukan kelulusan, sesuai undang-undang Sisdiknas.

“Kedaulatan sekolah dalam menerapkan penilaian siswa selama ini tidak terjadi, karena ada ujian sekolah berstandar nasional. Sekarang kita hilangkan dan kita kembalikan seperti semangatnya undang-undang sisdiknas dengan penilaian terhadap standar kelulusan yang sangat ditentukan oleh pusat dibuat oleh sekolah,” jelasnya.

Alasan lainnya kata Nadiem, kedaulatan ini diberikan karena hanya sekolah yang tahu kapabilitas dan level dari keadaan siswa tersebut. Sekolah yang bisa mengadaptasi suatu pertanyaan atau kompetensi.

“Kendati nantinya kedaulatan membuat penilaian kelulusan, tetap akan ada standarnya, yakni Kurikulum 2013. Dalam Kurikulum 2013 sudah ada kompetensi dasar sampai dengan standar kelulusan yang sudah ditentukan secara nasional,” terangnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Totok Supriyatno menambahkan, dengan dikembalikannya USBN ke sekolah 100 persen, maka Kemendikbud tidak lagi akan menyisipkan soal soal jangkar (anchor) sebesar 25 persen dari total butir soal seperti yang selama ini dilakukan.

“Kami tidak menyediakan (soal) jangkar lagi. Jadi silakan. Maksud Pak Menteri enggak pakai jangkar, anchor 25 persen kami tidak menyediakan lagi. Formatnya, seperti biasa silakan, kan kita ingin mendorong variasi,” katanya.

Tata Kelola Guru Kembali ke Pusat

Pemerintah berencana akan menarik kewenangan tata kelola guru yang sekarang berada di pemerintah daerah, dikembalikan lagi ke pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo, ketika bicara soal penanganan teknis penghapusan ujian nasional (UN) dan diganti dengan asesmen kompetensi.

Dapat diketahui, saat ini kewenangan terkait guru SD-SLTP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sementara, untuk guru SLTA, menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Penanganan teknis, kebijakan ada di pemerintah pusat. Bisa saja nanti misalnya, perhitungan Kemendikbud seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat. Bisa saja dilakukan,” kata Jokowi, Jumat (13/12).

Menurut Jokowi, penarikan kembali kewenangan dan tata kelola guru dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat bertujuan demi kemajuan bidang pendidikan.

“Ini hanya geser anggaran dari daerah ke pusat. Itu saja. Kalau kebijakan ini bisa naikkan kualitas pendidikan akan kita jalani terus,” ujarnya.

Menanggapi rencana itu, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menyatakan mendukung penuh rencana Presiden Joko Widodo, yang membuka peluang mengembalikan guru ke pusat.

Menurutnya, ide ini adalah langkah yang tepat bagi pengelolaan guru. “Ikatan Guru Indonesia sangat berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian ingin menarik penanganan guru yang saat ini ada di daerah ke pemerintah pusat,” kata Ramli.

Ramli mengatakan bahwa dukungan IGI ini bukan tanpa alasan. Sebab, selama ini guru-guru di daerah selalu dilibatkan dalam politik praktis.

“Ini yang menjadi masalah utama dan seringkali guru-guru harus menjalani hukuman yang sebenarnya dilakukan oleh para pimpinan daerah tanpa dasar yang cukup,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Ramli, penanganan guru oleh daerah sangat beragam sehingga menimbulkan kesenjangan antara guru di satu daerah dengan guru di daerah lain. “Bandingkan saja pendapatan antara guru di DKI Jakarta yang seluruhnya sama dengan upah minimum provinsi atau lebih dari itu dibanding dengan Kabupaten Maros yang memberikan upah hanya Rp 100.000 per bulan,” tuturnya..

Terlebih lagi, masih kata Ramli, rekrutmen guru yang dilakukan di daerah juga sangat tidak jelas karena pemerintah pusat melarang pengangkatan honorer. Sedangkan di lapangan kebutuhan akan guru sangat mendesak.

“Rekrutmen guru sangat tidak jelas prosesnya sehingga kualitas terabaikan bahkan empat kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh guru sama sekali tidak terdeteksi dalam proses rekrutmen guru di daerah-daerah,” imbuhnya.

Sikap berbeda justru disampaikan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Menurut pihaknya, pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu apa sebenarnya permasalahan yang ada di lapangan. Sebab, apabila pemerintah langsung memutuskan guru kembali dikelola pusat akan membuat peraturan yang ada terkesan maju mundur.

“Ini kan harus ada kajian lebih mendalam karena desentralisasi pendidikan sudah kita laksanakan. Itu merupakan konsekuensi lahirnya UU otonomi daerah. Kemudian UU pemda dan seterusnya,” kata Wasekjen FSGI, Satriwan Salim.

Satriawan berpendapat pemerintah tidak bisa langsung bersepakat persoalan guru akan selesai kalau pengelolaannya dikembalikan ke pusat.

“FSGI bukan tidak setuju dengan pernyataan Jokowi tersebut. Namun kajian lebih dalam wajib dilakukan. Jadi seolah-olah ini jadi kebijakan yang maju mundur,” pungkasnya. (der/fin)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.