Kelurahan di Ciamis Kebingungan Tangani Covid-19

156
0

CIAMIS – Pemerintah di berbagai tingkatkan mulai memfokuskan atau refocusing anggaran untuk penanganan dampak Covid-19. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, daerah sampai desa.

Namun, untuk kelurahan menjadi kendala karena tidak memiliki aturan dan anggaran untuk dialokasikan dalam penanganan dampak pandemi.

Baca juga : Pamarican Ciamis Kembali Zona Merah, 1 Warga Positif Covid-19 Tertular dari Istrinya

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Komisi A Kabupaten Ciamis Nur Muttaqin kepada Radar, Kamis (7/5).

Menurutnya, persoalan penanganan dampak Covid-19 di kelurahan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Karena untuk desa jelas ada program untuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat melalui aturan pemerintah. Namun, untuk kelurahan ini anggarannya tidak jelas untuk penanganan Covid-19.

“Saya sebagai wakil rakyat, khususnya di daerah pemilihan 1 banyak mendapatkan pertanyaan dari masyarakat. Karena penanganan dampak Covid-19 di kelurahan berbeda dengan desa,” katanya, menjelaskan.

“Di mana desa ada DD dan bisa langsung mengubah anggaran untuk dialokasikan kepada Covid-19.  Sementara kelurahan justru hanya menunggu-menunggu yang ada, baik dari kabupaten, provinsi dan pusat,” ujarnya, menambahkan.

Lanjut dia, bahkan untuk desa semakin dipertegas dengan aturan bahwa DD bisa dialokasikan dalam penanganan Covid-19 sebesar 35 persen dari jumlah.

Sedangkan untuk kelurahan tidak ada payung hukum jelas yang mengaturnya.

Menurutnya, warga terdampak di kelurahan yang merupakan wilayah kota mungkin bisa lebih tinggi risikonya.

Karena mereka masuk dalam kategori miskin baru di kota yang tidak mempunyai kebun atau lahan pertanian yang bisa dimanfaatkan dalam bertahan hidup, sehingga akan sangat rentan sekali di tengah pandemi ini.

“Makanya pemerintah harus segera bertindak dalam menangani warga baru miskin kota, karena dirinya sebagai wakil rakyat banyak keluhan masyarakat.

Karena masyarakat banyak yang tidak paham regulasinya setelah dikaji, beda kelurahan dengan desa itu,” ujarnya.

“Ini harus diperhatikan serius oleh bupati bahwa ada miskin baru kota di tujuh kelurahan akibat pandemi Covid-19 dan sangat membutuhkan bantuan untuk mengamankan kebutuhan sehari-harinya,” harapnya.

Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Ciamis Uum  Hendra mengatakan, memang untuk kelurahan belum ada regulasinya dari pemerintah pusatnya dalam penanganan Covid-19. “Jadi kami masih menunggu regulasi dari pusatnya untuk di kelurahan,” paparnya.

Baca juga : PSBB Ciamis, Petugas Gabungan Sambangi Pasar Manis

Sekdis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa ( DPMPD) Kabupaten Ciamis Dian Budiyana menambahkan, dari Peraturan Menteri Keuangan No 40  tidak mengatur tentang penanganan di kelurahan.

“Jadi saat itu kami telah merapatkan dengan DPRD Ciamis, semoga ada regulasi dari pusat untuk kelurahan,”  tuntasnya, (isr)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.