Kemacetan di Rancabango Terus Dikeluhkan

200
0
BAKAL MACET. Kondisi di pertigaan Rancabango di Jalan Ir H Juanda yang berpotensi menjadi titik kemacetan baru, Minggu (7/4). Firgiawan / Radar Tasikmalaya

BUNGURSARI – Lembaga Masyarakat dan Pemuda Peduli Tasikmalaya (L-Mapptaz) mengeluhkan kemacetan yang terjadi akibat pembukaan mal di pertigaan Rancabango di Jalan Ir H Juanda. Terlebih izin pembangunan mal tersebut belum lengkap.

Sekretaris L-Mapptaz Lutfi Abdul Aziz menyebut masalah kemacetan di lokasi tersebut hampir dirasakan setiap hari oleh pengendara. Hal itu karena banyak kendaraan bermotor terparkir di bahu jalan sekitaran mal kurang tertib. “Kemudian akses keluar dan masuk kendaraan tidak beraturan. Semrawut, alhasil kemacetan tidak terhindarkan. Belum lagi akan menjelang arus mudik,” tuturnya melalui keterangan tertulis kepada Radar, Selasa (28/5).

Kemacetan itu, kata dia, juga berdampak pada efisiensi biaya transportasi angkutan barang karena waktu tempuh melalui jalur tersebut bertambah. “Kemudian dampak lingkungannya sudah jelas seperti polusi asap kendaraan yang semakin parah akibat kemacetan di sana,” ujar dia.

Dari hal tersebut, pihaknya menanyakan izin pembangunan didirikannya mal Transmart terhadap Pemerintah Kota Tasikmalaya di bawah komando H Budi Budiman. Apalagi, disinyalir sampai saat ini beberapa kelengkapan prasyarat perizinan belum terpenuhi. “Seperti (SIPPT) Surat Izin Penunjukan Pemanfaatan Tanah. Di mana, satu di antara syaratnya adalah melengkapi kajian analisis lalu lintas, sesuai Permenhub Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu lintas,” kata dia.

Menurutnya, dalam regulasi itu, tercantum pada BAB II bagian satu pada pasal 2 ayat 1 tentang analisis dampak lalu lintas. Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. “Transmart ini bagian dari apa yang dimaksud pasal 2 ayat 3 poin (a) yaitu kegiatan perdagangan,” kata dia.

Idealnya, kata dia, dokumen tersebut harus sudah selesai sebelum mal beroperasi. Bukan kemudian Transmart beroperasi lalu melakukan kelengkapan izin. “Kami mendorong agar secepatnya pemkot jemput bola terkait kelengkapan perizinan yang belum dikantongi. Mal juga secepatnya penuhi atau lengkapi, kalau tidak lebih baik tutup total,” kata dia.

Pihaknya juga menyarankan hasil kajian L-Mapptaz untuk memenuhi sejumlah poin. Pertama, dalam perencanaan pengembangan suatu kawasan atau perencanaan tata ruang hendaknya selalu terintegrasi dengan perencanaan jaringan transportasi, sehingga dampak lalu lintas yang ditimbulkan dapat diminimalkan dan memudahkan dalam penanganan.

Kedua, diperlukan kajian lebih lanjut di saat toko-toko yang berada di dalam Transmart Tasikmalaya beroperasi penuh, khususnya analisis kebutuhan parkir dan dampak terhadap lalu lintas.

“Ketiga, menyediakan prasarana inlet-outlet (masuk dan keluar) depan dan belakang. Kapasitas parkir, membuat trotoar tempat penyeberangan orang (jembatan penyeberangan), tempat pemeriksaan keamanan kendraan dan sebagainya,” ujar dia. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.