Kemenag Kota Tasik Minta Penambahan Kuota PPPK

76
0
DIALOG. Kepala Kantor Kemenag Kota Tasikmalaya Drs H Mohammad Ali Abdul Latief MAg (kanan) bersama DPD PGM Indonesia- Kota Tasikmalaya mengadakan curah gagasan di gedung Banggar DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (19/1). Tujuannya untuk memperjuangkan kesejahteraan guru honorer di Kota Tasikmalaya. Fatkhur Rizqi/Radar Tasikmalaya
DIALOG. Kepala Kantor Kemenag Kota Tasikmalaya Drs H Mohammad Ali Abdul Latief MAg (kanan) bersama DPD PGM Indonesia- Kota Tasikmalaya mengadakan curah gagasan di gedung Banggar DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (19/1). Tujuannya untuk memperjuangkan kesejahteraan guru honorer di Kota Tasikmalaya. Fatkhur Rizqi/Radar Tasikmalaya
Loading...

TASIK – Kementerian Agama (Kemenag) terus melakukan komunikasi dengan DPR RI, Kemendikbud, Kemenkeu dan Kemenpan-RB agar bisa membagi kuota 1 juta pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan adil. Sebab saat ini kuota rekrutmen PPPK untuk guru di lingkungan Kemenag dinilai terlalu sedikit.

Kepala Kantor Kemenag Kota Tasikmalaya Drs H Mohammad Ali Abdul Latief MAg mengatakan bahwa rekrutmen PPPK ternyata belum mengakomodir guru yang berada di lingkungan Kemenag. Sampai saat ini pihaknya hanya memperoleh kuota PPPK sebanyak 9.464 formasi dari jumlah 1 juta untuk pengangkatan guru honorer.

“Jumlah PPPK 9.464 itu tidak sepadan dengan kebutuhan Kemenag yang membutuhkan sebanyak 68.064 formasi. Maka kuota formasi PPPK ini baru memenuhi 14 persen dari total kebutuhan tersebut,” katanya kepada Radar, Rabu (27/1).

Ia pun merinci, secara nasional kebutuhan untuk guru madrasah berstatus PNS kekurangan 27.641 orang, guru PAI 36.866 orang dan dosen PTKI 3.557 orang.
“Mudah-mudahan perjuangan Kemenag secepatnya diakomodir oleh DPR RI, Kemenpan-RB, Kemenkeu dan Kemendikbud,” ujarnya.

Pihaknya akan terus mengawal bersama organisasi perkumpulan guru madrasah agar para guru honorer bisa mendapatkan kesejahteraan. ”Saat ini kami sedang mengusahakan agar mendapatkan formasi PPPK 2021 yang layak,” katanya.

loading...

Setelah mendapatkan kuota rekrutmen PPPK yang pas dari pemerintah, honorer tidak serta-merta bisa langsung mendaftar formasi guru berstatus PPPK dari madrasah.

“Harus ada syaratnya yaitu sudah mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), guru dalam mengajar linier sesuai ijazah dan mempunyai sertifikat PPG. Semuanya itu diambil dari Education Management Information System (EMIS) Kemenag,” ujarnya.

Sebelumnya, semangat memperjuangkan guru honorer madrasah untuk mendapatkan kuota PPPK yang proporsional juga ditunjukkan Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Guru Madrasah (DPD-PGM) Indonesia Kota Tasikmalaya yang melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, Kamis (21/1) lalu.

Ketua DPD PGM Indonesia- Kota Tasikmalaya Asep Rizal Asy’ari mengatakan organisasi guru madrasah terus total dalam memperjuangkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan madrasah. Karena tahun ini pemerintah pusat mengalokasikan 1 juta guru, tetapi belum berpihak kepada pendidikan madrasah, maka tanggung jawab kita untuk berjuang mendapatkan keadilan.

“Setelah melakukan audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya yang bertempat di gedung Banggar DPRD Kota Tasikmalaya pada Selasa (19/1) untuk minta kuota PPPK bagi guru honorer madrasah. Langsung direspons dengan baik oleh Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat Dr H Adib MAg,” katanya kepada Radar, Jumat (22/1).

Sambung Asep, pihaknya pun langsung ke Bandung untuk bersilaturahmi dengan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat Dr H Adib MAg. Hasilnya beliau siap mendorong misi aspirasi dari DPD -PGM Indonesia Kota Tasikmalaya yaitu meminta keadilan dari pemerintah pusat untuk meminta kuota rekrutmen PPPK yang berimbang dan bantuan subsidi upah (BSU) bisa terpenuhi 100%.

“Hasil pertemuannya pun Pak Kanwil Jawa Barat siap memfasilitasi dan bergerak bersama untuk bisa beraudiensi dengan DPR RI di Komisi X atau IIX, Kemenpan-RB, Kemendikbud serta Kemenag RI. Tujuannya meminta kepedulian pemerintah pusat terhadap pendidikan madrasah,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya pun mendapatkan pesan dari Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat Dr H Adib MAg agar terus meningkatkan profesionalisme guru madrasah, sehingga madrasah di Jawa Barat tidak dipandang sebelah mata.

“Jangan hanya memperjuangkan kesejahteraan guru, tetapi harus meningkatkan madrasah lebih hebat dan bermartabat lagi,” katanya menirukan pesan dari Kanwil Kemenag Jawa Barat Dr H Adib MAg. (riz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.