Kemenaker Pastikan Tak Ada Kendala Soal SJSN di Garut

31
0
PENYULUHAN. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Garut Widya Satriyanto bersama Ditjen PHI JSK Kementerian Ketanagakerjaan RI Andi Awaluddin usai sosialisasi dan penyuluhan SJSN. Soni tarsoni / rakyat garut

TAROGONG KALER – Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengadakan penyuluhan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Acara dilaksanakan di Hotel Harmoni Kamis ( 15/10).

Kasubdit Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Andi Awaluddin SSos mengatakan kegiatan itu untuk melihat sejauhmana regulasi SJSN dapat diterima masyarakat.

Baca juga : Tanggulangi Bancana, Pemkab Garut Siapkan Titik Pengungsian & Dapur Umum

Jika ada kendala, maka pihaknya akan segera mengevaluasi kendala tersebut.

Untuk memastikan kendala di lapangan, pihaknya bekerja sama dengan BPJS Watch. Tugasnya mengawasi secara langsung, termasuk mengadvokasi jika ada yang membutuhkan bantuan pelayanan. “Jika ada kendala kami akan turun secara random, karena keterbatasan anggaran di kementrian,” katanya.

Pihaknya telah melakukan evaluasi regulasi di beberapa daerah, salah satunya Jawa Barat termasuk Kabupaten Garut. Terlebih di Garut banyak sektor UMKM. “Kami lebih fokus dulu kepada peserta bukan penerima upah atau sektor informal,” ujarnya.

Loading...

Andi mengimbau hasil dari sosialisasi tidak berhenti pada peserta yang mengikuti sosialisasi, namun dapat disampaikan kepada rekan UMKM lainnya, agar dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami Ingin pekerja ini (informal) ada kesadaran bahwa jaminan sosial penting untuk perlindungan mereka saat bekerja,” tuturnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Garut Widya Satriyanto mengatakan melalui sosialisasi, pihaknya berharap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan meningkat.

Dia menyebut pada kegiatan itu peserta yang hadir dari berbagai elemen, seperti Organda, Asosiasi Pedagang Pasar, UMKM, Serikat Guru Honorer dan pelaku ekonomi lainnya.

“Mudah-mudahan tergerak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” harapnya.

Sementara itu, dia menjelaskan pada kondisi pandemi Covid-19, BPJS Ketenagakerjaan memberikan relaksasi iuran. Peserta BPJS Ketenagakerjaan cukup membayar satu persen untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Relaksasi iuran itu dimulai sejak Agustus 2020 hingga Januari 2021.

“Untuk peserta baru, setidaknya harus membayar iuran dulu dua bulan, maka di bulan ketiganya sampai Januari 2021 cukup membayar satu persen untuk program JKK dan JKM,” ujarnya.

Baca juga : Bantuan untuk Korban Banjir Bandang & Longsor di Garut Selatan Berdatangan

Sementara BPJS Watch Timboel Siregar mendukung dan mendorong agar pekerja informal yang ber­jum­lah 70 jutaan mengetahui dan me­ngerti tentang Jaminan Sosial Kete­nagakerjaan serta menjadi pererta BPJS Ketenagakerjaan.

“Mungkin selama ini mereka tahunya jaminan sosial kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” katanya. (son)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.