Kemendagri Bakal Panggil Bupati Indramayu

12

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

JAKARTA – Bupati Indramayu, Anna Sophanah secara mengejutkan mengajukan surat pengunduran diri sebagai Bupati pada akhir Oktober 2018.

Surat pengunduran diri Anna disampaikan di DPRD Kabupaten Indramayu. Selain itu, surat pengunduran diri Anna juga dikabarkan sudah diterima oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti alasan Anna memilih untuk mengundurkan diri.

Tjajo pun sudah memerintahkan Dirjen Otonomi Daerah untuk mengecek langsung persoalan apa yang melatarbelakangi sehingga Bupati berhijab itu mundur.

“Saya sedang suruh mengecek Otda. Ada apa masalahnya? Karena ada seorang Bupati yang sudah dua periode juga mundur. Akan kita cek,” kata Tjahjo Selasa (6/11) malam.

Menurut Tjahjo, tidak masalah jika seorang kepala daerah mengajukan pengunduran diri. Hanya saja, secara etika politik kurang tepat.

Alasannya, seseorang terpilih menjadi kepala daerah karena dipilih mayoritas suara masyarakat.

“Ya bisa saja (mundur), Wakilnya nanti naik. Ini lagi dicek. Walau dia ini kan amanah. Dia kan dipilih oleh rakyat, beda kalau ditunjuk. Dipilih rakya terus mundur, harus ada alasan yang tepat,” jelasnya.

Proses pengunduran diri lanjut Tjahjo, mekanismenya harus mengajukan ke sidang Paripurna DPRD. Karena yang memiliki kewenangan menyetujui pengunduran diri dan pengangkatan kepala daerah melalui DPRD.

“Kalau mundur sendiri harus ada persetujuan DPRD. Garut kan juga pernah dimundurkan. Saya masih belum tahu (soal Bupati Indramayu),” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Soni Soemarsono mengaku memang sudah mendengar kabar tentang mundurnya Bupati Indramayu, Anna Sophanah.

Namun, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari Gubernur Jawa Barat perihal pengunduran diri Anna Sophanah.

Soni juga mengaku Kemendagri akan memanggil Anna Sophanah untuk mendengar langsung alasan pengunduran dirinya.

“Belum terima surat resmi dari Gubernur Jabar. Iya, kemungkinan akan kita panggil dan mintai penjelasan,” kata Soni kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (7/11).

Sesuai aturan yang berlaku, memang tidak ada larangan seorang kepala daerah mundur ketika belum selesai masa jabatannya.

Hanya saja, masyarakat yang sudah memilih menginginkan Anna Sophanah untuk memimpin Indramayu selama satu periode bersama sang wakil, Supendi.

“Tidak dilarang, boleh mengundurkan diri. Kalo ada masalah, lebih pada moralitas politik dengan para pemilihnya saja yang menghendakinya jadi Bupati 5 tahun,” paparnya.

Lebih jauh Soni menjelaskan, jika sudah memiliki alasan yang jelas, Anna Sophanah akan diberhentikan dengan SK Mendagri dan sekailgus mengangkat Wakil Bupati menjadi Pelaksana Tugas Bupati Indramayu.

Proses tersebut sambil menunggu proses administrasi pencalonan Wakil Bupati menjadi Bupati definitif melalui mekanisme paripurna di DPRD.

“Ya, sejauh masuk akal alasannya, kami berhentikan bupati dengan SK Mendagri dan sekaligus mengangkat Wabub menjadi Plt Bub sambil menyelesaikan proses administrasi pencalonan Wabub menjadi defnitif melalui mekanisme DPRD,” tutupnya.

(HRM/FIN)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.