Kementan Benahi Regulasi Kelapa Sawit

17

JAKARTA – Sebagai pe­­nyumbang devisa terbesar di sektor non migas, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terus konsisten membenahi tata kelola sawit. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya melalui aplikasi sistem informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun).

Aplikasi Siperebun ini terintegrasi dengan data dan informasi perizinan usaha perkebunan skala nasional, pembinaan, pengawasan perizinan usaha dan koordinasi antar kementerian, pemerintah daerah dan masyarakat.

Data dari Kementerian Pertanian (Kementan), saat ini jumlah perizinan mencapai 1.380 perizinan dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 2.121 perusahaan yang tersebar di 13 provinsi dan 97 kabupaten.

“Untuk mendukung Siperibun, kita juga menerbitkan surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (STD-B) dan membentuk Taskforce Database Pekebun,” kata Dirjen Perkebunan Kementan Bambang.

Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Bidang urusan Organisasi Kacuk Sumarto dengan terobosan baru yang dilakukan Kementan diharapkan dapat membenahi tata kelola sawit dan bisa menguntungkan pelaku usaha perkebunan.

Lanjut dia, sebab selama ini tata kelola terutama dalam perizinan masih menimbulkan persoalan di lapangan seperti penggunaan lahan di daerah. “Di sejumlah daerah ada retribusi dan pungutan yang tidak sesuai dengan aturan yang dibuat pemerintah pusat. Ini harus jadi perhatian dari pemerintah dan KPK,” ungkap dia.

Untuk memberantas persoalan itu, Kacuk mengusulkan agar antara pemerintah pusat dan daerahagar duduk bersama. Jika ini dilakukan pelaku usaha bisa tenang dan tentunya akan memajukan perekonomian Indonesia.

Soal ketidakjelasan regulasi di daerah ini, Ketua Tim Koordinasi Supervisi komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Sawit telah membentuk sembilan Koordinator Wilayah (Korwil) di 34 Provinsi. Pembentukan ini untuk memberantas praktik korupsi di daerah.

“Salah satu tugas Korwil untuk mengawasi berbagai aturan di daerah seperti ketidakjelasan penerapan di satu daerah. Contohnya, di Kalimantan Tengah menerbitkan Pergub dengan tujuan pembangunan daerah. Tetapi kami belum tahu, apakah (retribusi) dikembalikan kepada pembangunan daerah atau tidak,” katanya.

“Silahkan laporkan kepada kami kalau ada ketidakjelasan aturan (daerah),” tambah dia.

Pengamat Pertanian Juli Yulianto menyambut baik Kementan berniat memperbaiki dan membenahi regulasi perkebunan sawit terutama soal perizinan. Menurut dia, selama ini memang yang menjadi persoalan dalam perkebunan kelapa sawit. (din/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.