KEMUDAHAN USAHA MEROSOT

6

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

Peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia mengalami penurunan. Berdasarkan laporan yang dirilis Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat 73, turun satu peringkat dari posisi 72 tahun lalu.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, beralasan menurunnya peringkat Indonesia diakibatkan oleh persaingan antar negara yang semakin ketat. Saat wacana menaikkan peringkat kemudahan berusaha dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) empat tahun lalu, kata dia, belum banyak pihak yang mengetahui hal itu.

“Dengan berjalannya waktu, ini membangunkan banyak negara lain. Ini mendorong peningkatan EoDB, sehingga kita tersusul. Persaingan semakin sengit,” jelas Thomas dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Perekonomian, Kamis (1/11).

Thomas mengatakan seluruh negara kini berlomba meningkatkan rangking kemudahan berusaha. Hal ini sejalan dengan reformasi yang dilakukan masing-masing negara, bukan hanya membenahi sistem.

“Saya takut kita agak mentok karena terus membenahi sistem. Kita harus reformasi sistemik, bukan cuma merombak prosedur tapi rombak sistem,” tukasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly, menanggapi laporan Bank Dunia yang menyebut notaris Indonesia masih suka mengulur waktu dalam mengurus izin pembukaan perseroan terbatas (PT).

Menurutnya, lantaran alasan tersebut Kemenkumham mengeluarkan dua peraturan baru. Peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas notaris dalam negeri, namun, justru digugat ke Mahkamah Agung (MA). “Saya bingung, mau meningkatkan kualitas sumber daya manusia tapi kok dibatalkan,” tuturnya.

Yasonna mengatakan pembatalan peraturan ini yang menjadi salah satu penyebab merosotnya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Padahal, kata dia, maksud dari peraturan tersebut sangatlah baik, yakni mengharuskan calon notaris agar lulus uji kompetensi pasca lulus program pascasarjana.

Peraturan yang dimaksud yaitu Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, serta Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Rodrigo A. Chaves mengungkap Indonesia terus meningkatkan iklim usaha. Kata dia, Indonesia tengah berupaya mengurangi kesenjangan terhadap praktik terbaik global terkait meregulasi usaha kecil dan menengah domestik. “Negara ini juga dapat mengambil manfaat dari peningkatan keterbukaan terhadap investor global, keterampilan, dan teknologi agar bisa lebih bersaing di pasar global,” ujar Rodrigo.

Seperti diketahui, peringkat kemudahan berusaha mencakup penilaian memulai usaha, izin pembangunan, pemasangan listrik, pendaftaran properti, mendapatkan pinjaman, hingga perpajakan. (riz/fin)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.