Pemkot Dinilai Tak Mau Inovasi

Kenaikan Tarif Parkir Bukan Solusi Meningkatkan PAD

55
0
Eki S Baehaqi SH MH
Eki S Baehaqi SH MH

CIHIDEUNG – Naiknya tarif parkir pada awal 2020 menuai reaksi dari berbagai elemen masyarakat. Mereka menilai kenaikan tarif dengan dasar hukum Peraturan Wali Kota (Perwalkot) Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi tersebut harus diimbangi dengan pelayanan yang didapatkan.

Praktisi Hukum Kota Tasikmalaya Eki S Baehaqi SH MH menilai adanya kegagalan paradigmatis, terutama dalam memahami dan melihat konsep pembangunan. Naiknya besaran tarif retribusi parkir di sektor jasa umum merupakan negasi dari kemajuan suatu daerah.

“Semakin maju idealnya daerah tidak terlalu mengandalkan retribusi di sektor jasa umum. Hal itu seolah menjadi indikator minimnya inovasi daerah di dalam menggali potensi pendapatan di sektor lainnya,” katanya kepada Radar, Kamis (2/1).

Kemudian, kata dia, informasi yang masuk bahwa penetapan perwalkot tersebut tanpa adanya persetujuan DPRD. Idealnya, kebijakan penyesuaian tarif dapat mempertimbangkan pendapat DPRD sebagai lembaga politik yang merupakan representasi masyarakat.

Menurutnya, argumentasi sosiologis, ekonomis maupun yuridis versi Pemerintah Kota Tasikmalaya akan lebih baik bila diuji, diterima serta mendapatkan legitimasi dari lembaga DPRD.

“Sehingga idealnya terkait pengaturan besaran tarif diatur melalui perda. Itu berarti tidak sertamerta kepala daerah menetapkan besaran tarif secara sepihak,” tuturnya.

Mantan Aktivis PMII itu menilai tanpa didasari perubahan perda, Perwalkot Penyesuaian Tarif Retribusi itu kurang tepat, terkesan terburu-buru bahkan cenderung bersifat otoriter dan tidak partisipatif. Sehingga, wajar ketika timbul polemik yang cukup meluas.

“Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang menjadi acuan terbitnya perwalkot tersebut terdapat konflik norma di dalamnya. Satu sisi memberikan kewenangan bagi kepala daerah menetapkan tarif, tapi di sisi lain besaran tarif harus diatur di dalam perda,” katanya.

Lanjut dia, kebijakan kenaikan tarif tidak adil tanpa membahas upaya penyelesaian permasalahan parkir secara keseluruhan. Mulai dari aspek manajerial hingga pengawasan dan lainnya.

“Sejauh mana pemerintah mengatasi kebocoran parkir yang tidak sedikit, sehingga pendapatan di sektor parkir ini hanya memberikan keuntungan lebih besar terhadap oknum pengelola secara pribadi mau pun kelompok,” ujarnya.

“Sejauh mana juga kualitas layanan serta jaminan bagi pengguna jasa yang dalam hal ini masyarakat. Kebijakan ini belum tampak terdengar yang seharusnya menjadi paket kebijakan tarif pengelolaan parkir, jadi tidak sesederhana menaikan saja,” kata Eki.

Terpisah, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Tasikmalaya Irman Nurmansyah SPdI mengatakan, kenaikan tarif parkir yang berdasar perwalkot rasanya kurang tepat untuk diterbitkan dan diberlakukan.

“Saya kira perlu adanya kajian ulang, kita belum mengetahui apakah dalam menggulirkan kebijakan ini sudah dilaksanakan survei di lapangan melalui wawancara, duduk bersama dengan masyarakat dan lain sebagainya,” katanya.

Menurutnya, walauapun kenaikan tarif untuk untuk peningkatan penghasilan asli daerah (PAD) tidak lantas harus membebankan langsung terhadap masyarakat. “Aapakah tidak ada cara lain yang lebih elegan dalam menggenjot PAD,” kata Irman.

Ketua GP Ansor Kota Tasikmalaya H Ricky Assegaf berharap kenaikan tarif tersebut didasari analisis keilmuan yang jelas dan objektif, bukan sebatas analisis subjektif saja. Ia memandang, yang seharusnya dibenahi adalah manajemen pengelolaan dari parkir tersebut.

“Jangan sampai tarif dinaikkan tetapi manajemen masih tidak beres, alhasil bukannya berdampak terhadap pembangunan daerah malah masyarakat semakin dirugikan,” keluhnya.

Ricky memandang potensi parkir di Kota Tasikmalaya sangat fantastis, sebagai daerah yang tengah berkembangan jumlah kendaraan yang mencapai ratusan ribu unit berlalu-lalang di kota.

“Maka manajemen keuangannya harus jelas, transparan. Sehingga masyarakat tidak cuma dijadikan sapi perah untuk kepentingan subjektif,” ucapnya.

Termasuk fasilitas dan pelayanan harus sebanding. “Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan,” sambung Ricky. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.