Kendalikan Moral Generasi Muda

129
0
Loading...

Ada 31 Poin Perda Lindungi Hak Anak
SINGAPARNA – Banyaknya kasus yang melibatkan anak di Kabupaten Tasikmalaya menjadi pekerjaan rumah bersama.

Peran orang tua, guru, pemerintah dan unsur lainnya harus mampu memperbaiki moral generasi muda. Hal itu diungkapkan Ketua Generasi Muda(GM) FKPPI Kabupaten Tasikmalaya Dr H Iwan Saputra SE kepada Radar, Kamis (5/4).

Peran orang tua harus lebih memperhatikan pergaulan anaknya dengan siapa, sehingga tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Kemudian komunikasi dengan anggota keluarga harus ditingkatkan dalam berbagai hal.

Dengan demikian anak bisa tetap merasa nyaman bersama keluarga. “Karena jika minim pengawasan, komunikasi keluarga kurang baik pasti anak akan mencari teman di luar yang mereka anggap lebih nyaman untuk berkomunikasi,” terangnya. Apalagi media komunikasi di era digital ini sangat luar biasa. Kemudian menjadi tantangan ketika kemajuan teknologi harus menyiapkan antisipasinya karena banyak yang tidak sesuai dengan norma agama.

Selain orang tua, peran dunia pendidikan dalam hal ini sekolah dan guru sangat berperan dalam meningkatkan moral generasi muda.

loading...

Sekolah dan guru harus mampu melakukan peningkatan kualitas spiritual anak, sehingga ada kendali moral dalam generasi muda.

“Karena memang moral generasi muda ini harus bisa dikendalikan untuk menjadi lebih baik,” terangnya.

Memang sudah ada program untuk pengendalian moral generasi muda dengan penambahan jam pelajaran agama. Namun itu masih belum cukup, melainkan harus ada penekanan dengan cara lain supaya moral anak bisa semakin baik.

“Jadi sekolah ini tidak berperan sebagai pemberian ilmu saja, melainkan membentuk karakter dan budi pekerti anak dengan baik,” katanya. Saat ini sudah mulai hilang kalau sekolah merupakan tempat membentuk karakter dan budi pekerti anak.

Kemudian peran guru saat ini terkesan hanya sebagai pengajar bukan pendidik dan tak lagi menjadi panutan.

Bahkan tidak jarang guru mendapatkan perlawanan dari peserta didik. Ini menandakan tidak ada keberhasilan dalam mendidik anak.

Termasuk orang tua juga menyekolahkan anaknya hanya memperhatikan nilai, sedangkan karakter dan budi pekerti kurang diperhatikan.

“Diharapkan peran sekolah kembali lagi menjadi lembaga pendidikan yang bertujuan membentuk karakter anak bangsa,” harapnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMDPAKB) Kabupaten Tasikmalaya Yayah Wahyuningsih mengatakan untuk Peraturan Daerah (perda) tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih proses tahapan pembuatan naskah akademik.

“Kita terus berusaha segera menyelesaikannya, sehingga ranperda tersebut bisa segera diserahkan ke Bagian Hukum dan DPRD,” jelasnya.

Yayah menjelaskan pada perda tersebut akan mengatur seperti hak-hak sipil anak, karekater anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

“Sebetulnya itu ada 31 poin yang diatur pada perda namun di antaranya hak dan karakter anak yang tercantum,”jelasnya.

Keberadaan perda merupakan salah satu indikator penilaian kabupaten layak anak (KLA). Dengan demikian bisa mengikuti pencanangan KLA tahun 2028 tingkat Provinsi Jawa Barat. (yfi/ujg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.