Akan Diberikan Ganti Rugi Gaji

Kepala Daerah Tak sampai Lima Tahun

19
0

JAKARTA – Masa jabatan kepala daerah yang nanti terpilih di Pilkada Serentak 2020 akan kurang dari lima tahun. Hal ini, karena waktu pemilihan gubernur, bupati/wali kota berikutnya direncanakan digelar 2024 mendatang.

Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengingatkan sesuai regulasi yang berlaku, Pilkada Serentak 2020 akan menghasilkan kepala daerah dengan masa jabatan maksimal empat tahun. Bahkan, ada juga kurang dari itu. Yakni sekitar 3,5 tahun.

“Masa jabatan yang relatif singkat ini perlu disosialisasikan agar dilakukan berbagai antisipasi.

Sehingga tidak timbul masalah di masa mendatang,” tegas Akmal Malik di Jakarta, Rabu (21/8).

Singkatnya masa jabatan tersebut, kata dia, membuat Kemendagri sudah harus mengantisipasi sejak awal tentang kemungkinan pengisian jabatan di masa transisi. Sedangkan bagi kepala daerah yang masa jabatannya tidak penuh tersebut, sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, akan diberikan ganti rugi berupa gaji.

Diakui Akmal, dalam per­jalanannya UU Nomor 10 Tahun 2016 itu, memang ada hal yang belum sempurna. Namun yang pasti, sampai sekarang pemerintah masih merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang pemilihan gubernur, bupati/wali kota secara langsung.

“Soal masa jabatan hanya empat tahun ataupun kurang dari empat tahun merupakan konsekuensi yang harus ditanggung bersama. Karena regulasi yang berlaku memang seperti itu,” imbuhnya.

Saat ini, Kemendagri sedang melakukan kajian di berbagai daerah demi perbaikan regulasi. Dengan merujuk pada aturan yang berlaku, Kemendagri menyiapkan berbagai langkah kebijakan terkait Pilkada Serentak.

Kemendagri mencatat, ada berbagai masalah aktual yang sering terjadi dalam Pilkada. Diantaranya, mahalnya ongkos seorang kandidat, dana Pilkada yang besar sehingga menggerus APBD. “Ada pula pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, politisasi birokrasi, politik dinasti, calon tunggal yang memborong dukungan partai politik, sampai masalah eks napi yang bisa ikut Pilkada,” paparnya.

Terkait berbagai hal itu, Kemendagri sudah memiliki tujuh kebijakan yang akan dilakukan dalam mendukung Pilkada serentak. Tiga diantaranya adalah penyiapan DP4, dukungan peningkatan partisipasi pemilih, serta penguatan regulasi dan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam menegakkan netralitas ASN.

“Untuk mendalami berbagai hal yang timbul, Kemendagri terus menggelar FGD di berbagai daerah. Tujuannya agar bisa didapatkan berbagai penyempurnaan pelaksanaan Pilkada Serentak dan kemungkinan perubahan regulasi,” ucapnya.

Ketua Bawaslu RI Abhan menyatakana tengah fokus membahas laporan akhir hasil pengawasan pemilu yang dibuat Bawaslu kabupaten/kota. Sebagai bentuk akuntabilitas lembaga pengawas pemilu di Pemilu 2019. “Bawaslu pun telah rampung mereview 514 laporan untuk memastikan laporan tersebut telah sesuai parameter yang telah ditentukan,” ungkapnya.

Ia menyampaikan setelah laporan akhir 514 kabupaten/kota tersebut rampung, lembaganya akan berkonsentrasi pada pembinaan kelembagaan kabupaten/kota. Terutama untuk 270 daerah yang akan melakukan Pilkada Serentak 2020 mendatang.

Untuk memastikan laporan ak­hir hasil pengawasan tersebut la­yak untuk dipublis atau menjadi li­terasi bagi publik, Bawaslu akan me­lakukan penilaian se­ca­ra ke­seluruhan untuk 514 kabu­pa­ten/kota. “Laporan yang tidak me­menuhi nilai parameter akan di­kembalikan kepada Bawaslu ka­bu­paten/kota untuk dilakukan per­baikan dengan supervisi Ba­waslu Provinsi,” jelas Abhan. (khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.