Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

1.1%

88.5%

3.1%

0.3%

5.9%

0%

1%

0%
Kasus Dugaan Korupsi Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong

Kepala Desa Panjalu Tak Setor karena Desa Rugi

306
0
SITU LENGKONG. Pengunjung sedang menikmati Situ Lengkong di Desa/Kecamatan Panjalu, Rabu (24/7). Iman S Rahman / Radar Tasikmalaya

PANJALU – Kepala Desa Panjalu R Haris Cakradinata angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi retribusi objek wisata Situ Lengkong Kecamatan Panjalu. Persoalan ini muncul lantaran ada kebijakan yang tidak berpihak kepada desa.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejari Kabupaten Ciamis Andi Andika Wira SH MH menerangkan, kasus dugaan korupsi retribusi objek wisata Situ Lengkong sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti dan sudah memintai keterangan orang-orang yang bersangkutan. Namun, belum menetapkan tersangka.

Menurut dia, pelaku diduga tidak menyetorkan retribusi objek wisata itu ke kas daerah Kabupaten Ciamis sejak 2015 hingga 2018. Adapun nominal kerugian dari kasus tersebut, pihaknya tengah meminta bantuan penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Kita masih meminta petunjuk dari BPKP,” ujar dia saat ekspose kasus di hadapan para jurnalis dalam momen peringatan Hari Bakti Adyaksa ke-59, Senin (22/7).

Sementara itu, Haris menjelaskan, alasan tidak menyetorkan retribusi ke kas daerah itu lantaran Situ Lengkong merupakan aset desa. Hal ini juga mengacu pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Saat itu, kata dia, desa mengajukan permohonan bagi hasil pendapatan retribusi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis. Yang semula 50 persen-50 persen menjadi 40 persen-60 persen. Sebanyak 40 persen ke pemkab dan 60 persen ke Desa Panjalu. Desa mengajukan permohonan tersebut lantaran punya tanggungan upah pungut (UP) 20 persen.

UP itu, kata dia, dibayarkan kepada pekerja sebelum pendapatan retribusi disetorkan ke pemkab. Dengan demikian, bila pengembalian retribusi itu sebesar 40-60, maka desa mendapatkan 40 persen dan pemkab 40 persen. Sebesar 20 persennya sudah dipotong UP.

Selanjutnya, kata dia, pada prosesnya, setelah pendapatan retribusi Situ Lengkong itu disetorkan 100 persen bruto ke kas daerah tidak ada pengembalian atau bagi hasil ke desa. Adapun Desa Panjalu hanya menerima retribusi umum sebanyak empat persen. Jika hanya mendapatkan empat persen desa jelas rugi karena punya tanggungan UP sebesar 20 persen. “Pekerja kan harus dibayar. Untuk upah pemungut saja tidak terbayar apalagi untuk kas desa,” tutur dia kepada Radar, Rabu (24/7).

Selain itu, kata dia, tidak disetorkannya retribusi juga karena dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bukan ke kas desa atau ke pribadi. “Uang tersebut tidak ke mana-mana tapi masuk APBDes digunakan untuk kegiatan desa,” ujar dia.

Haris mengakui telah diperiksa oleh kejari sebanyak tiga kali. Dia sudah menjelaskan duduk perkara masalah tersebut. Dia berharap persoalan ini bisa diselesaikan di tataran birokrasi dengan membuat regulasi-regulasi yang dibutuhkan demi kesejahteraan desa.

Dia membeberkan, munculnya masalah ini setelah dia menghentikan asuransi bodong di desa pada 2014. Asuransi bodong yang sudah berlangsung sekitar 16 tahun itu dibayarkan 100 persen ke kas daerah. Asuransi ini ditutup lantaran tidak memberikan banyak manfaat bagi desa. Bahkan, ketika ada pengunjung objek wisata yang kecelakaan, asuransi itu tidak pernah menang­gulanginya. “Uang asuransi itu ke mana?” ujar dia mem­beberkan.

Setelah meng­hentikan asuransi bodong itu, dia ke­mu­dian men­jalin kerja sama dengan Jasaraharja Putra. Ha­sil­nya lebih baik dari­pada asuransi yang ti­dak jelas se­belum­nya. Bah­kan, Ja­saraharja Putra pernah men­cairkan bia­ya asuransi se­kitar Rp 50 juta. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.