Kepsek dan Kepala Daerah Dilarang Halangi Imunisasi

VAKSIN TERSEDIA: Dinkes KB Kota Madiun menyediakan vaksin Measless Rubella (MR) untuk keperluan imunisasi rutin

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

JAKARTA – Anak berhak mendapatkan per­lindungan, salah satunya dalam hal ke­­sehatan. Adanya larangan imunisasi measles rubella (MR) yang dilakukan baik sekolah maupun pemerintah daerah ditentang oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Sebab, imunusasi MR secara serempak menjadi salah satu jalan dalam mengeliminasi kejadian luar biasa (KLB).

Sekretaris Satgas Imunisasi IDAI dr Soedjatmiko SpA menegaskan bahwa tidak ada yang berhak menghalangi anak mendapatkan imunisasi. Hal tersebut tertuang dalam undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 dan undang-undang kesehatan nomor 36/2009. ”Surat edaran Menteri dalam Negeri yang dikeluarkan pada 20 Agustus 2018 menyatakan gubernur, wali kota, dan bupati harus mendukung pelaksanaan imunisasi MR,” katanya Jumat (14/9).

Soedjatmiko mengatakan bahwa dua penyakit tersebut sangatlah berbahaya. Rubella bisa menyebabkan janin cacat hingga meninggal dunia. Inang yang paling banyak berasal dari anak usia 9 bulan hingga 15 tahun. ”Maka imunisasi dilakukan pada anak usia sembilan bulan hingga 15 tahun,” ungkapnya.

Tidak sedikit anak yang harus menderita cacat karena virus rubella. Menurut catatan IDAI dari 2012 hingga Juli 2018, ada 1660 anak yang mengalami cacat bawaan. Jumlah itu hanya didapat dari rumah sakit tipe A. Artinya jumlah anak dengan cacat bawaan bisa jadi jumlahnya lebih banyak dari catatan yang dikumpulkan IDAI.

”Rubella dapat menyebabkan penyakit jantung bawaan, katarak konginetal, keterbelakangan mental, otak tidak berkembang (mikrosepali), dan tuli,” ujar dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu. Dia mengkalkulasi untuk perawatan satu anak yang mengalami kelainan akibat rubella bisa mencapai Rp 345 juta. Itu belum termasuk perawatan seumur hidup. Tentu hal ini dapat menjadi beban keluarga dan negara.

Sedangkan untuk campak, dalam lima tahun terakhir terdapat angka yang mengerikan. Ada 8581 orang terindikasi terkena campak. Dampaknya 2853 orang menderita radang paru. 5706 orang terkena diare dan infeksi telinga karena penyakit tersebut. Sedangkan 571 orang mengalami radang otak. ”Biaya perawatan kisaran Rp 2 juta hingga Rp 12 juta,” kata Soedjatmiko.

Sebenarnya, secara nasional cakupan imunisasi campak sudah 90 persen. Namun masih kerap terjadi KLB. Soedjatmiko menduga hal ini dikarenakan imunisasi tidak serentak dan cakupan tidak merata. Akhirnya penyebaran tetap terjadi akibat tidak ada kekebalan secara komunal.

”Maka perlu imunisasi masal sesuai yang dicanangkan pemerintah dan dilanjutkan dengan imunisasi MR rutin selama tiga kali. Yakni umur sembilan bulan, 2 tahun, dan kelas 1 SD,” ujarnya. (lyn/jpg)

loading...