Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

1.1%

88.5%

3.1%

0.3%

5.9%

0%

1%

0%

Kerawanan Pilkada Mulai Dikaji

40
0

SINGAPARNA – Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat koordinasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) jelang Pilkada 2020, Senin (2/12). Rapat tersebut dihadiri KPU dan Polres Tasikmalaya untuk memetakan kerawanan pemilu di pesta demokrasi lima tahunan ini.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda SIP menjelaskan, rapat ini sengaja menghadirkan KPU sebagai penyelenggara dan pihak kepolisian sebagai pengamanan untuk mengetahui kerawanan jelang pilkada.

“Dari hasil rapat ini kita belum putuskan masih sebatas pengkajian, nanti diputuskan bersama lewat pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pemetaan IKP ini sebagai instruksi dari Bawaslu RI ke daerah,” terang Dodi kepada wartawan, kemarin.

Menurut Dodi, pertemuan pertama ini untuk merumuskan dan menentukan program dan langkah apa yang harus dilakukan untuk mencegah kerawanan pemilu di Pilkada 2020 yang diselenggarakan serentak.

Komisioner Bawaslu Koodinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Ahmad Azis Firdaus mengatakan, kerawanan pemilu di Tasikmalaya cukup tinggi, termasuk pada Pemilu 2019 lalu. “Untuk IKP Pilkada 2020 belum diketahui, karena kondisinya pasti berbeda. Makanya, rapat IKP ini kita laksanakan, tujuan menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data kepemiluan,” kata Azis.

Lanjut dia, termasuk dasar dalam merumuskan kebijakan program dan strategi pengawasan pemilu, instrument deteksi dini dan pencegahan dari potensi kerawanan pemilu. “Kerawanan pemilu dibagi ke dalam konteks sosial politik, keamanan, otoritas penyelenggaraan pemilu Bawaslu dan KPU, penyelenggaraan negara pemkab, ASN, relasi kuasa di tingkat lokal,” jelas dia.

Menurut Azis, kerawanan pemilu bisa terjadi dalam penyelenggaraan yang bebas dan adil, dalam hak pilih, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu dan pengawasan pemilu.

Kemudian, dalam kontestasi dengan hak politik terkait gender, representasi minoritas, proses pencalonan, partisipasi pemilih, partai, kandidat dan partisipasi publik.

Hasil dari rumusan IPK ini, tambah dia, akan dilaporkan kepada Bawaslu RI untuk merumuskan nantinya program-program kerja Bawaslu dalam mengantisipasi kerawanan itu.

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Zamaludin mengatakan, indeks kerawanan pemilu bisa dipicu juga dengan minimnya anggaran Pilkada 2020. Hal ini berkaitan dengan tidak maksimalnya sosialisasi Pilkada 2020 karena terbentur anggaran yang disediakan Pemkab Tasikmalaya hanya sebesar Rp 57,5 miliar.

“Maka dari itu, kami mengharapkan partai politik (parpol) peserta Pilkada 2020 nanti untuk ikut andil dalam meningkatkan partisipasi pemilih,” ujarnya.

Sementara, kata dia, idealnya penyelenggaraan Pilkada 2020 dengan anggaran sebesar Rp 85 miliar atau minimal Rp 68 miliar. Dengan anggaran yang ada saat ini, KPU akan menggelar pilkada secara minimalis. “Salah satunya tidak akan membuat spanduk atau baliho untuk calon bupati dan wakil bupati. Karena 52 persen anggaran yang kita terima itu dipakai untuk honor badan ad hoc. Jadi untuk anggaran sosialisasi kita sangat terbatas,” ujar dia.

Karena sosialisasi terbatas, kata Zamzam, dikhawatirkan akan berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih, yang seharusnya setiap tahun meningkat. Pada Pilkada 2015, jumlah partisipasi pemilih di angka 62 persen. Angka ini naik pada Pilgub 2018 mencapai 68 persen dan terakhir Pileg dan Pilpres 2019 mencapai 72 persen.

“Dengan anggaran sosialisasi yang kurang kita pesimis, untuk itu kami meminta atau mengharapkan parpol dan elemen lainnya ikut menyosialisasikan pilkada nanti,” harapnya.

Saat ini, lanjut Zamzam, KPU tidak tinggal diam, pihaknya mencari tambahan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga pelaksanaan pilkada bisa benar-benar maksimal.

Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto mengaku soal kekurangan anggaran Pilkada 2020, pihaknya mengusahakan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar mendapatkan tambahan. “Ya, salah satu di antaranya kita juga meminta bantuan Gubernur, mudah-mudahan ini berhasil. Karena bukan hanya itu, kita masih kekurangan yang lain, karena PAD kita sangat rendah,” katanya. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.