Kerja pada 17 April Termasuk Lembur

50

PEMERINTAH telah menetapkan hari H pencoblosan pemilihan umum (pemilu) pada tanggal 17 April 2019 sebagai libur nasional. Perusahan-perusahaan swasta harus memberikan waktu kepada karyawannya untuk menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS). Namun, karyawan swasta masih boleh dipekerjakan di hari itu dengan catatan harus masuk jadwal lembur.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tasikmalaya H Rahmat Mahmuda menerangkan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2019 yang diteruskan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2019 dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menegaskan 17 April 2019 menjadi hari libur nasional berkaitan dengan Pemilu. “Baru dua hari lalu kita dapat edarannya,” ujar dia, Minggu (14/4).

Namun demikian, Disnaker belum menyebarkan surat edaran itu ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tasikmalaya. Sejauh ini, pihaknya baru memberitahukan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan organisasi-organisasi buruh. “Tapi kita juga akan upayakan untuk menginformasikan kepada perusahaan-perusahaan di kita,” ujarnya.

Berdasarkan kepres tersebut, kata Rahmat, perusahaan harus meliburkan karyawannya saat pencoblosan. Namun, perusahaan masih bisa mempekerjakan karyawannya dengan catatan dihitung sebagai kerja lembur. Itu pun dengan ketentuan tetap harus memberikan waktu ke karyawan untuk mencoblos ke TPS. “Tetap jangan menghalangi karyawan untuk nyoblos,” tutur dia.

Bila ada pekerja yang dihalang-halangi oleh perusahaan untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak diberi upah lembur, maka yang bersangkutan boleh melapor ke Balai Tenaga Kerja. “Laporkan saja, nanti perusahaannya bisa diberi sanksi,” ujarnya.

Wawancara terpisah, Ketua KPU Kota Tasikmalaya Ade Zaenul Mutaqin mengaku sudah memberitahukan kepada perusahaan-perusahaan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan menggunakan hak pilihnya. Namun demikian, pihaknya tidak bisa memberikan data jumlah perusahaan yang diimbau itu. “KPU sudah menyebarkan edarannya, tapi saya tidak pegang data jumlahnya,” tutur dia.

Meskipun KPU sudah menyebarkan surat edaran, menurut dia, pemkot pun perlu melakukan hal serupa. Pasalnya, penjaminan hak suara masyarakat merupakan tanggungjawab semua pihak. (rga)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.