Semua Program OPD Diproyeksikan Pro Poor

Keroyok Tekan Angka Kemiskinan

13
Drs H Abdul Kodir MPd Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya

SINGAPARNA – Revisi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya diyakini akan menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Drs H Abdul Kodir kepada Radar, Senin (8/10).

“Iya memang itu jumlahnya cukup banyak (72.499 kepala keluarga sangat miskin, Red). Tapi sekarang kita sudah punya RPJMD baru yang akan menjadikan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan menjadi prioritasnya dalam program kegiatan yang bergulir,” ujarnya.

Maka dari itu, Kodir sudah menginstruksikan semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk merancang program kegiatan yang berbasis data kemiskinan serta bertujuan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Jadi semua kegiatan kita arahkan ke sana (kemiskinan dan kesejahteraan, Red) yang sistemnya kita keroyok dengan berbagai program kegiatan supaya pengentasan kemiskinan bisa tercapai,” terangnya.

Kata Kodir, program kegiatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan baru akan dimulai pada tahun depan. Saat ini, pihaknya belum bisa menyebutkan berapa alokasi anggaran untuk dua hal tersebut. “Sekarang anggarannya berapa belum muncul, karena masih dalam pembahasan. Akan tetapi alokasinya akan lebih terarah dan prioritas seperti yang tertuang dalam RPJMD,” katanya.

Selain program pemerintah daerah, kata dia, hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa se-Kabupaten Tasikmalaya bisa menjadi salah satu pendongkrak meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena di sana akan ada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan baik. “Jadi semuanya terlibat dan menyisir untuk pengentasan kemiskinan ini,” paparnya.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya Ir H Henry Nugroho menambahkan sinkronisasi masing-masing OPD sangat diperlukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. “Jadi nanti semua OPD programnya harus pro poor supaya lebih terarah dan fokus,” ungkapnya.

Henry mengambil contoh program masing-masing OPD yang pro poor seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bisa memprioritaskan program bantuan kepada murid-murid yang kurang mampu. Sehingga mereka tetap terjamin pendidikannya yang layak walaupun keterbatasan.

Kemudian untuk Dinas Kesehatan, kata dia, bisa fokus untuk pembebasan layanan fasilitas kesehatan bagi warga yang termasuk data miskin. Termasuk peranan Dinas Pertanian dalam mendukung makanan bergizi bagi masyarakat-masyarakat tersebut. “Semua OPD sudah diproyeksikan untuk pengentasan kemiskinan,” katanya. (yfi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.