Kesalahan DPT Jangan Terulang

11
0
PRA PILKADA. Sejumlah unsur penyelenggara pemilu dan tokoh masyarakat mengikuti Pra Pilkada 2020 di KPU Kabupaten Pangandaran Kamis (8/8). Deni Nurdiansah / Radar Tasikmalaya
PRA PILKADA. Sejumlah unsur penyelenggara pemilu dan tokoh masyarakat mengikuti Pra Pilkada 2020 di KPU Kabupaten Pangandaran Kamis (8/8). Deni Nurdiansah / Radar Tasikmalaya

PANGANDARAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran menegaskan produk hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada ) 2020 disusun langsung oleh KPU RI.

”KPU Kabupaten Kota hanya implementator saja, dari produk hukum yang dibuat KPU RI, kalau sebelumnya bisa mengeluarkan produk hukum sendiri,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Muhtadin kepada Radar, Kamis (8/8).

Menurutnya, petunjuk teknis berupa Peraturan KPU (PKPU) disamaratakan di seluruh Indonesia. ”Untuk zonasi, alat peraga, biaya makan minum, kalau dibutuhkan akan dikeluarkan Surat Keputusan (SK) atau disesuaikan dengan produk hukum yang disesuaikan dengan standar kota dan kabupaten,” jelasnya.

Lanjut dia, pelaksanaan Pilkada 2020 akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan hanya PKPU-nya saja yang berubah. ”Tidak menggunakan Pilgub yang kemarin,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus di update kembali, jangan sampai terulang seperti pada Pemilu 2019. ”Ada yang usia dibawah umur, kemudian orang asing,” terangnya.

Untuk aturan kampanye harus disiapkan lagi, jangan sampai ada pelanggaran yang terjadi. ”Termasuk pendistribusian logistik tidak tepat waktu, semuanya harus di evaluasi,” ujarnya. (den)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.