Anggaran Bantuan Keagamaan di Kesra Mencapai Rp 12 M

Kesra Optimis Anggaran Terserap

133
0

CIAMIS – Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Ciamis Didin Saadudin optimis anggaran untuk keagamaan 2019 terserap di Desember 2019. Anggaran tersebut masuk di APBD Perubahan 2019.

Menurut Didin, anggaran untuk sarana prasarana keagamaan di Kesra sekitar Rp 12 miliar.

“Tentunya harapannya anggarannya bisa sesuai dengan ajuan proposalnya serta benar-benar diterapkan dan dilaksanakan dengan baik,” kata Didin kepada Radar Jumat (29/11) pagi.

Sesuai dengan proposal, kata Didin, bantuan akan dialokasikan untuk pembangunan masjid, pesantren, madrasah diniah, diniyah takmiliyah awaliyah (DTA), raudatul athfal (RA), madrasah ibtidaiyah (MI), tsanawiyah dan aliyah.

“Saya berharap nanti anggaran itu dialokasikan sebaik-baiknya agar bisa memperbaiki infrastruktur keagamaan lebih baik,” jelasnya.

Desember tahun ini, kata Didin, dana untuk bantuan keagamaan secepatnya akan disalurkan hingga tepat sasaran. “Karena ini semua untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Ciamis,” jelasnya.

Dihubungi terpisah Pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Golangsing Kecamatan Cipaku KH Deden Badrul Kamal alias Mama Golangsing mendukung program pemerintah menyalurkan APBD untuk sarana ibadah dan sekolah.

“Karena dengan sarana prasarana yang baik tentunya belajar mengajar tentang kependidikan agama bisa nyaman dan aman serta sangat mendukung menghasilkan para generasi muda yang cerdas,” tandasnya.

Sementara itu soal tunjangan penghasilan pegawai (TPP), Radar menghubungi Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis H Kurniawan. Jumat (29/11) pukul 09.26 dia menjawab pesan singkat yang Radar kirimkan.

“Maaf lagi brifing dulu sambil lihat data-data entar dilanjut,” ujarnya.

Kembali Radar, mengirimkan pesan singkat pada pukul 12.58 soal penyerapan anggaran TPP. Namun sampai berita ini diturunkan, dia tidak memberikan jawaban.

Pengesahan RAPBD tahun 2020 memunculkan harapan dari kalangan DPRD: mudah-mudahan pemerintah konsekuen dengan Peraturan Daerah (Perda) RAPBD 2020. Eksekutif harus melaksanakan perda tersebut. Jangan sampai seperti 2019 yang masih menyisakan ”pekerjaan rumah” yang belum tuntas.

Ketua Komisi D DPRD Ciamis Syarif Sutiarsa, sebelumnya, mengatakan tahun 2019 banyak hal yang belum Pemerintah Kabupaten Ciamis tuntaskan. Diantaranya, tambahan perbaikan penghasilan (TPP) ASN ke-13 yang belum cair, bantuan keuangan (bankeu) yang di-carry over ke 2020 dan lainnya.

“Toh sekarang diberikan juga tahun anggaran 2019 sudah sangat mepet, kalau menurut Perda Pemerintah Kabupaten Ciamis, jeblok yakin tidak terkejar, kemungkinan anggaran di-carry over ke tahun 2020,” ujar Syarif kepada Radar Kamis (28/11) di ruangannya.

Menurut Syarif, anggaran di 2019 yang mengendap atau tidak terserap mencapai Rp 30 miliaran lebih. Padahal semuanya itu untuk kepentingan masyarakat banyak. “Makanya percuma membuat perda kalau tidak dilaksanakan,” ujarnya mengkritisi pemerintah.

Untuk itu ke depan, Syarif mengajak rekan-rekannya di DPRD untuk lebih mengawasi kinerja pemerintah. Karena, eksekutif tidak mungkin melaksanakan kelalaian atau kesalahan apabila pengawasan DPRD dilaksanakan sangat melekat. “Jadi yang salah itu bukan pemda sendiri, yang jelas itu bahwa RAPBD tidak konsekuen itu, akibat pengawasan DPRD yang lemah,” ujarnya. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.